Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harian Kompas Terima Penghargaan dari MK

Kompas.com - 13/08/2009, 11:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Harian Kompas menerima penghargaan dari Mahkamah Konstitusi karena dianggap banyak membantu mensosialisasikan fungsi dan kewenangan MK dalam pemberitaannya. Penghargaan diberikan dalam rangka ulang tahun ke-6 MK, Kamis (13/8).

Penghargaan diterima oleh Redaktur Pelaksana Kompas Budiman Tanuredjo yang diberikan langsung oleh Ketua MK Mahfud M.D. Selain harian Kompas, penghargaan juga diberikan kepada media cetak lain yaitu Media Indonesia dan Seputar Indonesia.

Sedangkan kategori media elektronik, penghargaan diberikan kepada tiga stasiun televisi yaitu TV One, Metro TV, dan J TV.

Mahfud dalam sambutannya mengatakan, selama bekerja, hakim konstitusi selalu dihadapkan pada dalil-dalil yang saling mengaku benar sehingga dituntut memilih yang paling benar. "MK berusaha mencari kebenaran yang logis," ucapnya.

Tugas MK, papar Mahfud, mempertemukan tiga prinsip yaitu menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, hakim dituntut menjadi negarawan imparsial.  "Kalau berpegang pada sikap negarawan kita pasti berada pada posisi yang sama, kalau tidak kita voting ," tuturnya.

Melanjutkan generasi Jimly 

Dalam kesempatan yang sama Mahfud mengatakan, ia hanya melanjutkan serta mengembangkan apa yang sudah dilakukan generasi pertama MK dibawah pimpinan Prof. DR. Jimly Assihiddiqie. "Kami tinggal melanjutkan," ujar dia.

Sejak berdiri tahun 2003, kata Mahfud, MK telah menerima 367 perkara. Dari jumlah tersebut, 212 perkara diajukan untuk mengujian UU yang secara sosiologis ditolak masyarakat. "Sebayak 28 persennya dikabulkan," kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

Nasional
Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Nasional
Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com