Lanjutkan Penanggulangan Kemiskinan

BLITAR, KOMPAS.com - Pemerintah akan melanjutkan program penanggulangan kemiskinan apabila presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Program akan direalisasikan setelah presiden ditetapkan secara definitif.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie disela-sela acara penyerahan bantuan langsung masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan program Kredit Usaha Rakyat tahun 2009 di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Sementara itu untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum bisa dianggarkan karena belum ada kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat kecil. Sebab pada prinsipnya program BLT lahir untuk membantu rakyat kecil yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak agar mereka juga turut menikmati subsidi BBM yang selama ini dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.

Adapun program penanggulangan kemiskinan yang telah dicanangkan pemerintah selama ini meliputi program bantuan sosial seperti beras raskin, BLT, Jamkesmas. Selain itu ada juga program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri dan KUR.

Tahun 2009 pemerintah menyediakan raskin bagi 18,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jatah 15 kilogram per RTS per bulan selama 12 bulan. Adapun harga yang harus ditebus masyarakat Rp 1.600 per kilogram beras. Realisasi raskin per Juli 2009 telah mencapai 88,87 persen atau 51 persen untuk pagu sampai dengan Desember.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan pemerintah melakukan harmonisasi berbagai program yang berbasis pemberdayaan ke dalam PNPM Mandiri. Diharapkan tahun 2010 PNPM Mandiri menjangkau seluruh desa di Indonesia.

"Dengan besar anggaran Rp 2,3 miliar per kecamatan atau sekitar Rp 250 juta per desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat segera terealisasi sehingga pada akhirnya derajat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik," katanya.

Secara nasional, tahun 2009, PNPM Mandiri telah menjangkau 6.408 kecamatan dengan besaran dana kelola Rp 3 miliar.

Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf pada kesempatan yang sama mengatakan untuk provinsi Jatim besarnya dana kelola PNPM Mandiri mencapai Rp 1,6 triliun yang meliputi PNPM Mandiri pedesaan Rp 1,117 triliun, PNPM Mandiri perkotaan Rp 332 miliar, PNPM Mandiri infrastruktur pedesaan Rp 58,75 miliar dan PNPM Mandiri agribisnis Rp 94 miliar.

Gus Ipul -- sapaan akrab Wagub Jatim -- memberikan masukan kepada pemerintah agar ke depan, koordinasi program penanggulangan kemiskinan lebih ditingkatkan sehingga bisa dilakukan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Adapun Bupati Blitar Herry Nugroho berharap, PNPM Mandiri ke depan jangkauannya lebih luas dan lebih merata. Baik Ical, Gus Ipul maupun Herry sependapat bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah saa t ini sudah efektif untuk menekan jumlah penduduk miskin.

Sebagai gambaran, secara nasional penduduk miskin tahun 2008 mencapai 15,42 persen. Di tahun ini jumlahnya turun menjadi 14 persen atau berkurang 2,5 juta jiwa. Di Jatim jumlah penduduk miskin 2005 mencapai 24 persen, sekarang turun menjadi 16 persen.