JAKARTA, KOMPAS.com — Jumlah menteri dan pejabat negara setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu dinilai terlalu boros dengan sistem desentralisasi yang sudah dijalankan. Terlalu banyak inefisiensi yang terjadi dalam kerja pemerintah.
"Kalau pemerintah sudah desentralisasi, kementerian cukup 20 sajalah, karena tugasnya hanya membuat standar, norma, petunjuk," tutur Guru Besar Administrasi Negara FISIP Universitas Indonesia (UI) Eko Prasodjo dalam diskusi bertajuk "Agenda Reformasi Birokrasi dan Good Governance Presiden Terpilih" di The Habibie Center, Selasa (21/7).
Namun, Eko mengakui bahwa sulit untuk menerapkannya jika tak ada komitmen yang kuat untuk menyusun ulang struktur kelembagaan negara yang efektif dan efisien. Pasalnya, banyak tawar-menawar politik antarpartai.
Jika terpilih, mampukah SBY? Capres SBY yang diprediksikan menang dalam pilpres mendatang juga disebutkan sebagai capres yang akan kesulitan untuk merampingkan kabinet mengingat koalisi partai pendukungnya sangatlah gemuk.
Keberanian calon presiden SBY ditantang untuk membentuk kabinet yang berisi para ahli dan profesional dengan jumlah personel yang dipangkas. "Ini kan jadi tanda tanya, dengan 24 partai pendukung. Tapi sebetulnya, ini tinggal soal keberanian SBY saja," ujat pengamat politik dari CIRUS, Andrinof Chaniago, di sela-sela diskusi.
Menurut Andrinof, tidak ada risiko yang terlalu berarti untuk SBY. Justru hal ini akan berpengaruh positif bagi citranya dan citra Demokrat ke depannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.