Pidato SBY soal Bom, sebagai Presiden atau Capres?

Kompas.com - 18/07/2009, 16:47 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam merespon peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton kemarin, Jumat (17/7), dinilai menunjukkan ketidakmampuannya untuk memisahkan perannya sebagai Presiden atau sebagai capres dan politisi yang sedang bertarung dalam Pemilihan Presiden 2009.

Di atas podium kebangsaan yang terhormat, SBY dinilai telah menyalahgunakan fasilitas itu demi kepentingan pribadinya dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bertendensi rivalitas dalam Pilpres. "SBY gagal menjadi negarawan tapi justru menggunakan pidato itu dengan menyebarkan asumsi-asumsi untuk mengalahkan dia sebagai capres," ujar Anggota Tim Advokasi Mega-Prabowo, Budiman Sujatmiko dalam keterangan pers bersama Tim JK-Wiranto di Kantor DPP Golkar, Sabtu (18/7).

Dengan kondisi ini, Budiman menilai Presiden SBY gagal menjadi seorang negarawan. Hal senada juga ditekankan rekan satu timnya, Arteria Dahlan. Arteria mengatakan untuk kesekian kalinya, SBY keliru menempatkan diri dalam pidato kemarin. Arteria menilai sekitar 60 persen pernyataan SBY kemarin justru lebih terkait nuansa pasca Pemilu dan hanya 30 persen yang terkait insiden kemanusiaan. "Hal-hal itu pun tidak berdasar, cenderung provokatif dan di luar konteks. SBY terkesan ingin menggiring opini bahwa aksi ini terjadi dalam kondisi politik dimana elit sedang tidak harmonis," ujar Arteria.

Menurut Arteria, SBY tak hanya telah melanggar UU namun juga terkena indikasi melanggar konstitusi dan etikanya dlm sumpah jabatannya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X