SBY Diminta Konfirmasi soal Indikasi Bom dan Drakula

Kompas.com - 18/07/2009, 15:37 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Kampanye Nasional pasangan capres dan cawapres Megawati dan Prabowo serta Jusuf Kalla dan Wiranto meminta konfirmasi dari Presiden SBY seputar isi pidato kenegaraannya kemarin, Jumat (17/7), saat merespons peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton.

Hal-hal yang akan dikonfirmasi antara lain bagian-bagian yang menyebutkan bahwa indikasi penyebab peristiwa terkait dengan ketidakpuasan terhadap hasil pilpres dan apa pun latar belakang politik pelakunya harus segera ditindak, serta adanya "drakula penyebar maut".

Menurut kedua tim, banyak poin dalam pidato tersebut bukannya menenangkan warga dalam kondisi kritis, melainkan justru menimbulkan kebingungan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

"Bahasa-bahasa itu menjadikan masyarakat bingung," ujar Koordinator Tim Advokasi Mega-Pro, Gayus Lumbuun, di sela-sela keterangan pers di Kantor DPP Golkar, Sabtu (18/7).

Selain meresahkan masyarakat, Gayus mengatakan kedua tim pasangan calon juga merasa tuduhan dilemparkan kepada mereka karena sebagai rival politik dalam pilpres, kemungkinan terdekat ada pada mereka. "Ini juga menjadi suatu yang sulit diterima oleh pasangan lain. Arah dan tujuan dari kalimat ini dengan sebutan "drakula penyebar maut" mengarah pada pihak-pihak yang juga menunggu hasil pilpres nanti," ujar Gayus.

Oleh karena itu, Gayus mengatakan, kedua pihak meminta SBY memberi konfirmasi seputar poin-poin membingungkan tersebut dalam konteks yang sama sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan melalui pidato kenegaraan. Tujuannya, menurut Gayus, supaya semua kecurigaan yang ditebarkan SBY dapat terselesaikan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X