Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Makelar, Proporsional, dan Presidensial

Kompas.com - 16/07/2009, 07:59 WIB

KOMPAS.com — Kerumitan tampaknya akan muncul jelang Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono menyusun kabinetnya.

Masa seusai Pilpres 2004 putaran kedua sampai pelantikan Yudhoyono yang berpasangan dengan Jusuf Kalla menggambarkan bagaimana rumitnya menyusun kabinet seusai kemenangan. Padahal, saat itu SBY-JK hanya didukung tiga parpol utama dan lima partai pendukung setelah putaran kedua.

Sampai menjelang akhir hari pertama pemerintahan baru hasil Pilpres 2004 terbentuk, kabinet belum juga terbentuk. Padahal, ketika itu Yudhoyono menjanjikan pemerintah siap bekerja pada hari pertama.

Matriks kabinet memang sudah dibuat Yudhoyono dibantu Kalla. Namun, ketika matriks itu dibawa ke Istana, keseimbangan sesuai yang dikehendaki secara ideal tidak juga didapat. Beberapa calon menteri diminta berjaga di dekat-dekat Istana Merdeka. Sebelum hari berganti, janji terbentuknya kabinet harus dipenuhi.

Rabu, 20 Oktober 2004, pukul 23.47, Yudhoyono didampingi Kalla sebagai Presiden dan Wapres terlantik mengumumkan susunan kabinet yang terdiri dari 36 orang. Tidak ideal memang. Namun, waktu tidak bisa lagi menunggu. Kabinet yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu dilantik pada 21 Oktober 2004 pukul 10.00 di Istana Merdeka.

Ketidaksempurnaan susunan kabinet ketika itu diterima dengan harapan evaluasi tahunan yang dijanjikan. Janji evaluasi diikuti perombakan kabinet itu dipenuhi. Anggota kabinet yang dinilai tidak layak diganti dan yang dinilai tidak tepat posisinya dirotasi.

Untuk sampai pada posisi kabinet yang lebih ideal itu, energi yang dikuras banyak sekali. Itu belum termasuk hilangnya banyak waktu dan kesempatan karena tidak layaknya kerja dan kinerja para pembantu Presiden.

Beberapa pengalaman ”buruk” itu tampaknya tidak ingin diulangi. Peluang memperbaiki memang terbuka. Sinyal-sinyal awal telah dinyatakan Yudhoyono. Namun, upaya itu tidak mudah dilalui. Langkah Yudhoyono memilih Boediono sebagai cawapres menggambarkan bagaimana energi banyak terbuang karena tingginya resistensi.

24 mitra koalisi

Jika dalam Pilpres 2004 hanya tiga partai utama dan lima partai pendukung putaran kedua yang berkoalisi, sejak awal Pilpres 2009 ada 24 partai yang berkoalisi mendukung Yudhoyono-Boediono. Sulit membayangkan bagaimana Yudhoyono membuat kabinetnya mendatang proporsional seperti dijanjikan kepada partai politik mitra koalisi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com