Menghina Lewat Facebook, Terancam 9 Bulan Penjara

Kompas.com - 02/07/2009, 16:16 WIB
Editor

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Pegawai honorer Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, M Iqbal (27), diadukan ke Poltabes Bandar Lampung dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik di media jejaring Facebook.

"Dia menuliskan nama saya pada layanan wall milik pegawai honorer Dishut lainnya, Belinda, dengan kata-kata kasar dan kotor yang tidak pantas untuk diucapkan di ruang publik seperti Facebook," kata Sekretaris Kadishut Lampung, Virona Bertha (40), di Bandar Lampung, Kamis (2/7).

Padahal, ia tidak punya masalah dengan Iqbal, termasuk masalah profesionalisme pekerjaan. "Saya tidak tahu kenapa dia menuliskan kata-kata kasar itu di sebuah media yang bisa dibaca semua orang, saya merasa terhina," katanya.

Bertha menduga, tulisan bernada tidak sopan itu dipicu kejadian pada Jumat (26/6), di mana dirinya sebagai Sekretaris Kadishut Lampung, Arinal Junaidi, tidak mengizinkan M Iqbal menemui atasannya.

"Saat itu, dia dengan ayahnya hendak bertemu Pak Arinal, namun saya larang karena Bapak memang sedang rapat," kata Bertha.

Bertha menduga, larangan itulah yang menyebabkan Iqbal menjelek-jelekkan dirinya dengan kata-kata kasar dan tidak senonoh pada layanan wall milik pegawai honorer Dishut lainnya, Belinda.

"Tadi pagi, saya cek account Facebook saya, saya melihat tulisan tidak senonoh tersebut, meskipun pesan itu ditulis untuk Belinda, namun saya juga bisa membacanya, dan orang lain juga bisa membacanya," kata Bertha.

Atas dasar itulah, Bertha melaporkan M Iqbal, Kamis siang, ke Poltabes Bandar Lampung. Polisi segera memeriksa Bertha dan saksi lainnya, Belinda, dan kemudian memanggil terlapor, M Iqbal, untuk dimintai keterangan.

Menurut Kasatreskrim Poltabes Bandar Lampung Kompol Namora Simanjuntak, M Iqbal akan dijerat dengan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik dan penghinaan, dengan ancaman hukuman maksimal kurungan 9 bulan.

"Kami masih memeriksa pelapor dan beberapa saksi lainnya, sementara terlapor akan kami panggil begitu keterangan dari semua orang ini lengkap," kata Namora.

Dia mengatakan tidak akan menggunakan Undang-Undang IT dalam kasus ini karena berkaitan dengan penghinaan terhadap seseorang.

"Terlapor menghina pelapor di ranah publik yang bernama Facebook, itu yang kami jadikan poin utama jeratan hukumnya," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X