Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presidensial Murni, Mungkinkah Diterapkan di Indonesia?

Kompas.com - 23/06/2009, 12:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia dinilai tidak efektif karena berkombinasi dengan sistem kepartaian yang multipartai. Sekjen Perhimpunan Pendidikan untuk Demokrasi Robertus Robert berpendapat, kombinasi ini berpeluang menciptakan kemandekan politik. Menurutnya, hal inilah yang membuat kebijakan pemerintah menjadi tidak efektif untuk rakyat.

"Dengan presidensialisme yang ditopang multipartai, kemungkinan kemandekan politik bisa lebih sering. Jadi, perlu mengubah jalan meskipun tidak bisa berubah total," ujar Robert pada diskusi "Memperkuat Sistem Presidensial Pascapilpres 2009", Selasa (23/6) di Jakarta.

Pemerintahan yang lebih efektif, menurut dia, bisa berjalan jika tidak terganggu dengan praktik transaksional politik. Marzuki Darusman, politisi Golkar yang juga aktif di Partnership for Governance Reform, mengakui, kombinasi sistem presidensial dan multipartai tidak bisa dihindarkan sering menciptakan hubungan yang tegang antara eksekutif dan legislatif.

Salah satunya, kata dia, karena presiden dan wakil presiden tidak berasal dari satu partai. "Lima tahun terakhir, 2004-2009, sepertinya masih ada pencarian perimbangan antara presiden dan realitas demokrasi yang multipartai. Jadi, pemerintahan tidak secepat dan seefektif yang diharapkan," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Wakil Ketua Tim Pakar SBY-Boediono, Bara Hasibuan, juga berpendapat sama. Menurut dia, sistem presidensial saat ini tidak murni diterapkan. Berbagai kebijakan pemerintahan dinilai sering kali terganjal restu parlemen. "Presiden akhirnya tidak bisa full melaksanakan kebijakan pemerintahan," kata Bara.

Oleh karena itu, diharapkan presiden terpilih bisa melakukan "pemurnian" terhadap sistem presidensial sesuai dengan UUD 1945 meskipun sistem presidensial murni dengan dukungan kuat parlemen akan merumitkan fungsi check and balances di parlemen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com