Pembelaan Mega terhadap Prabowo soal Kerusuhan Mei

Kompas.com - 21/06/2009, 07:20 WIB
Editor

BANDUNG, KOMPAS.com — Calon Presiden Megawati Soekarnoputri mengajak segenap bangsa untuk menghilangkan rasa benci dan dendam dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Pernyataan itu disampaikan Megawati menjawab salah satu peserta dalam acara silaturahim dan makan bersama dengan para rektor, pengusaha, guru, dan tokoh masyarakat di The View Kota Bandung, Sabtu (20/6) semalam.

Penanya mempertanyakan mengapa Prabowo tidak pernah menjelaskan secara gamblang tentang kasus kerusuhan Mei 1998. Menjawab itu, pertama-tama Mega mengingatkan bahwa sesungguhnya dirinya pun adalah korban pelanggaran HAM oleh rezim Orde Baru, termasuk kasus 27 Juli.

"Tahun 1965, tidak boleh sekolah. Jadi sebetulnya apa yang ada di perasaan bapak sama saja," ucapnya. Menurut Megawati, kadang-kadang manusia harus punya kearifan dan kebijaksanaan. Kalau terus berpikir pada masa lalu maka tidak akan ada selesainya.

Memang ada yang mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan. Namun, Mega yakin kalau pun itu dipenuhi pasti tidak akan pernah puas bahkan sampai ada hukuman mati di kursi listrik sekalipun.

"Jangan lupa, saya itu victim. jelas-jelas victim. Saat jadi presiden, sebagai orang paling berkuasa waktu itu, orang yang tidak saya senangi bisa dimasukkan semua ke penjara. Tapi tidak. Saya diam saja. Mari kita bangun Indonesia ini kembali," ucapnya disambut tepuk tangan.

Megawati mengatakan, hukum memang harus ditegakkan. Namun, kalau terus dipertanyakan, Prabowo pun punya hak membela diri dan karena itu Prabowo pun akhirnya harus membuka banyak pihak.

"Saya tahu di balik itu ada diri orang lain. Sama seperti saya. Saya victim, korban. Kalau saya bilang, berapa orang saya buka untuk bisa balas dendam. Jadi diam sajalah. Kita kembalikan saja kepada Yang di Atas," ajak Megawati.

Megawati berpendapat, negara ini harus menjadi negara ikhlas, negara penuh kasih sayang. Sudah banyak persoalan yang dihadapi bangsa ini dan tidak boleh terus menumbuhkan rasa dendam.

"Kalau kita bicara dendam, kapan habisnya?" ujarnya lagi. Semangat hilangkan dendam itu pula yang selalu ia sampaikan saat menangani kerusuhan di Maluku, Papua, dan Kalbar.

"Saya tidak ingin masyarakat punya rasa benci dan dendam karena itu akan menghabiskan satu generasi," ujarnya. Megawati tidak ingin bangsa ini memiliki cerita, seperti cerita sinetron atau film kungfu, yang selalu menggambarkan konflik atau balas dendam yang berkepanjangan, terus-menerus, dari generasi ke generasi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X