Pembelaan Mega terhadap Prabowo soal Kerusuhan Mei

Kompas.com - 21/06/2009, 07:20 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Calon Presiden Megawati Soekarnoputri mengajak segenap bangsa untuk menghilangkan rasa benci dan dendam dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Pernyataan itu disampaikan Megawati menjawab salah satu peserta dalam acara silaturahim dan makan bersama dengan para rektor, pengusaha, guru, dan tokoh masyarakat di The View Kota Bandung, Sabtu (20/6) semalam.

Penanya mempertanyakan mengapa Prabowo tidak pernah menjelaskan secara gamblang tentang kasus kerusuhan Mei 1998. Menjawab itu, pertama-tama Mega mengingatkan bahwa sesungguhnya dirinya pun adalah korban pelanggaran HAM oleh rezim Orde Baru, termasuk kasus 27 Juli.

"Tahun 1965, tidak boleh sekolah. Jadi sebetulnya apa yang ada di perasaan bapak sama saja," ucapnya. Menurut Megawati, kadang-kadang manusia harus punya kearifan dan kebijaksanaan. Kalau terus berpikir pada masa lalu maka tidak akan ada selesainya.

Memang ada yang mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan. Namun, Mega yakin kalau pun itu dipenuhi pasti tidak akan pernah puas bahkan sampai ada hukuman mati di kursi listrik sekalipun.

"Jangan lupa, saya itu victim. jelas-jelas victim. Saat jadi presiden, sebagai orang paling berkuasa waktu itu, orang yang tidak saya senangi bisa dimasukkan semua ke penjara. Tapi tidak. Saya diam saja. Mari kita bangun Indonesia ini kembali," ucapnya disambut tepuk tangan.

Megawati mengatakan, hukum memang harus ditegakkan. Namun, kalau terus dipertanyakan, Prabowo pun punya hak membela diri dan karena itu Prabowo pun akhirnya harus membuka banyak pihak.

"Saya tahu di balik itu ada diri orang lain. Sama seperti saya. Saya victim, korban. Kalau saya bilang, berapa orang saya buka untuk bisa balas dendam. Jadi diam sajalah. Kita kembalikan saja kepada Yang di Atas," ajak Megawati.

Megawati berpendapat, negara ini harus menjadi negara ikhlas, negara penuh kasih sayang. Sudah banyak persoalan yang dihadapi bangsa ini dan tidak boleh terus menumbuhkan rasa dendam.

"Kalau kita bicara dendam, kapan habisnya?" ujarnya lagi. Semangat hilangkan dendam itu pula yang selalu ia sampaikan saat menangani kerusuhan di Maluku, Papua, dan Kalbar.

"Saya tidak ingin masyarakat punya rasa benci dan dendam karena itu akan menghabiskan satu generasi," ujarnya. Megawati tidak ingin bangsa ini memiliki cerita, seperti cerita sinetron atau film kungfu, yang selalu menggambarkan konflik atau balas dendam yang berkepanjangan, terus-menerus, dari generasi ke generasi.



Editor

Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X