Wuih... Nilai Iklan Kampanye Pilpres Rp 3 Triliun

Kompas.com - 19/06/2009, 13:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pers memperkirakan, pendapatan iklan kampanye pemilihan presiden yang diterima media massa nasional, hingga minggu ketiga Juni, sudah mencapai Rp 3 triliun. 

"Hitungan kasar omzet iklan sudah mencapai Rp 3 triliun merupakan penerimaan media elektronik seperti televisi dan media cetak nasional," kata Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara di Jakarta, Jumat (19/6). 

Menurut Leo, perkiraan pendapatan iklan tersebut akan berlipat ganda bila pemilu berlangsung dua putaran. "Bagi media massa akan lebih menguntungkan bila pilpres berlangsung dua putaran sebab pendapatan iklan bisa naik dua kali lipat," kata Leo. 

Pasangan peserta pemilu presiden pasti akan mengerahkan seluruh sumber daya mereka guna merebut simpati masyarakat, makanya iklan di media massa akan terus diperbesar. Leo mengatakan, posisi media massa di masyarakat semakin dominan sebab, lebih dari 80 persen penduduk Indonesia menjadi pembaca, pendengar, dan pemirsa berbagai media yang ditawarkan.

Penyebaran media massa pun semakin merata, kalau 10 tahun silam masih terfokus di daerah perkotaan, saat ini masyarakat desa terpencil pun sudah menikmati siaran televisi atau membaca surat kabar. 

Kendati pendapatan iklan akan meningkat, Leo memperingatkan media agar tetap mengedepankan independensi. "Iklan diterima, tetapi tetap netral dalam memberitakan sebagaimana isi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik," kata Leo.



Editor

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X