Soal Lapindo, Prabowo Lebih Tegas dari Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden dari koalisi yang dibangun Golkar, Wiranto, dan cawapres PDI Perjuangan-Gerindra, Prabowo Subianto, sama-sama berjanji akan menyelesaikan kasus lumpur Lapindo yang hingga kini belum selesai.

Hal tersebut disampaikan menanggapi pertanyaan seorang korban lumpur Lapindo, saat mengikuti "Program Cawapres Turun ke Pasar", di Pasar Tanah Abang, Jakarta.

Dalam program tersebut, kedua cawapres ini berdialog dan berbincang dengan pengunjung dan pedagang pasar Tanah Abang. "Saya ingin meminta perhatian kepada Pak Wiranto dan Pak Prabowo mengenai masalah lumpur Lapindo yang sudah tiga tahun diabaikan oleh pemerintah yang hingga kini banyak korban yang telantar," kata seorang ibu yang khusus datang langsung dari Sidoarjo, Rabu (17/6).

Menanggapi hal ini, cawapres Wiranto mengatakan akan berkoordinasi dengan capresnya, Jusuf Kalla, guna membahas permasalahan itu. Seperti diketahui, saat ini JK masih menjabat sebagai Wapres. Karena itu, menurut Wiranto, JK dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan Lapindo.

"Saya akan sampaikan ke Pak JK karena saat ini beliau masih menjabat secara resmi. Ada tekad kita untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dengan ganti untung bukan ganti rugi," tutur Wiranto.

Di tempat yang sama, Prabowo juga menjanjikan akan segera menyelesaikan persoalan Lapindo bila terpilih nanti. Ia menegaskan, kalau ada pihak swasta yang bersalah dalam kasus ini, akan diselesaikan dengan hukum yang berlaku.

"Kami akan ambil alih kasus ini sepenuhnya. Kalau ada pihak swasta yang salah biarlah hukum yang selesaikan. Ini adalah bencana. Harus diupayakan segera," tuturnya.

Prabowo mengatakan, dirinya dan Megawati sebagai capres juga telah datang langsung ke Sidoarjo serta bertemu para korban. Saat itu, ia membuat kontrak politik dengan korban Lapindo dan berjanji akan menyatakan kasus ini sebagai bencana nasional serta menjadi perhatian khusus pada pemerintahannya nanti.

"Kita sudah hitam di atas putih dan kita katakan itu adalah bencana alam nasional. Kita akan ambil alih," ujarnya.