4 Seri Iklan Mega-Prabowo Ditolak Stasiun TV, Intervensi?

Kompas.com - 17/06/2009, 11:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Empat dari 7 seri iklan televisi pasangan capres-cawapres PDI Perjuangan dan Gerindra, Megawati-Prabowo, ditolak sejumlah stasiun televisi untuk menayangkannya. Empat seri tersebut bertitel "Bangkrut", "Mencintai", "Harga", dan "Pekerjaan".

Sekretaris II Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Hasto Kristianto, mengatakan, alasan yang diajukan adalah iklan tersebut dinilai berisi kritikan. "Memang ada iklan yang mengkritik. Tapi kritik itu juga bagian dari pendidikan politik, tapi 3 stasiun televisi menolak dengan berbagai alasan. Kami juga sadar, kalau mengkritik terlalu vulgar, rakyat tidak senang," kata Hasto di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Berikut ini adalah cuplikan salah satu iklan milik pasangan Megawati-Prabowo berjudul "Harga" yang ditolak penayangannya tersebut. Cuplikan iklan tersebut saat ini dapat disaksikan di situs video YouTube.

Hasto mengungkapkan, ada kejanggalan atas penolakan tersebut. Setelah dilakukan pembicaraan, ada pula pengakuan bahwa stasiun televisi tersebut menerima telepon yang meminta agar menolak iklan Mega-Prabowo.

"Ada yang mengakui bahwa ada telepon kepada media elektronik tersebut sehingga iklan kami yang sudah lulus sensor ditolak. Padahal sudah diorder, dan tinggal pembayaran," ungkap Hasto.

Ia mengakui, timnya menangkap indikasi intervensi dari tim kampanye pasangan tertentu terhadap pihak stasiun televisi yang bersangkutan. Mengenai apa yang akan dilakukan timnya atas hal ini, Hasto mengaku masih akan membahasnya di tim kampanye. "Tapi, itu merupakan risiko kami sebagai yang bukan incumbent," ujarnya.



Editor

Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X