Iklan Capres: Pencitraan Minim Isi

Kompas.com - 13/06/2009, 14:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Meski pada dasarnya bersifat 'kosong', pencitraan sangat diperlukan dalam ajang 'jual diri' menjelang Pemilihan Presiden 2009. Cenderung tak ada isinya karena hanya sekedar bertujuan membakar emosi.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendi Gazhali mengatakan, pasangan calon harus memperhatikan dua hal penting dalam era pencitraan, yaitu pemeriksaan dana kampanye dan attacking campaign.

"Itu harus betul-betul ketat dilakukan dan ini syarat dari era pencitraan," tutur Effendi dalam rilis survei Soegeng Sarjadi Syndicate di Hotel Four Season, Sabtu (13/6).

Oleh karena itu, menurut Effendi, pada masa sekarang kampanye pasangan calon harus dikondisikan untuk 'menyerang'. Tidak bisa tidak, ungkapnya.

"Memang, pencitraan itu 80 persen, isinya memang kosong. 20 persen saja paling yang bisa diambil," lanjut Effendi.

Effendi mencontohkan iklan capres 'SBY, Presidenku' dengan tagline 'Partai boleh beda, SBY presidennya' "Apa isinya? Tidak ada isinya itu, tapi emosi kita saja yang dibakar. Yang jauh berpengaruh di situ adalah hegemoni. Iklan politik memang kosong dan butuh attacking," tandas Effendi.

Pencitraan memang hanya menjangkau wilayah psikologis calon pemilih sebagai upaya untuk mempersepsikan siapa kita. Effendi menggambarkannya tak lebih daripada sebuah bayang-bayang.



Editor

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X