Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SSS: Dukungan pada SBY-Boediono Turun

Kompas.com - 13/06/2009, 11:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski tetap berada pada peringkat pertama, dukungan untuk pasangan capres cawapres SBY-Boediono menurun.

Demikian hasil survei Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS) tanggal 5-9 Juni 2009. Sekitar 52,5 persen responden mengaku akan mendukung pasangan SBY-Boediono jika pilpres diadakan pada hari survei dilakukan.

Sementara itu, pasangan Megawati-Prabowo hanya memperoleh 24,4 persen dukungan dan pasangan JK-Wiranto sebesar 20,2 persen. Responden yang tidak menjawab hanya sekitar 2,9 persen.

Dibanding sebagian besar survei lainnya yang menunjukkan tingginya peringkat pasangan SBY-Boediono dengan dukungan di atas 60 persen, Direktur Eksekutif SSS Totok Sugiarto mengatakan bahwa survei SSS memang lain. Dukungan terhadap pasangan SBY-Boediono tampak menurun. "Hasil tersebut menunjukkan penurunan dukungan bagi SBY-Boediono," tutur Totok dalam rilis survei SSS di Hotel Four Season, Sabtu (13/6).

SSS memperkirakan sejumlah faktor yang memengaruhi penurunan dukungan terhadap pasangan bernomor urut dua ini, seperti komentar berbau SARA dari Ruhut Sitompul tentang peran masyarakat Arab, komentar SBY yang menyinggung kelompok pengusaha, dan isu neoliberalisme yang menerpa Boediono.

Bila demikian halnya, diperkirakan pasangan SBY-Boediono tidak akan menang dalam satu putaran. Pasalnya, dalam tiga minggu ke depan, apa pun bisa terjadi, apalagi dengan fenomena penurunan seperti ini. Demikian diungkapkan Totok.

Incumbent memang masih di peringkat atas. Namun, selisih dukungan dengan pasangan lain makin dekat. "Kalau kecenderungannya begini, SBY-Boediono bisa mendapat di bawah 50 persen nanti dan pilpres bisa terjadi dua putaran kalau tidak ada peristiwa-peristiwa yang terlalu berpengaruh," tandas Totok.

Berdasarkan data yang dihimpun SSS, survei Lembaga Survei Nasional (LSN) di tanggal 27 Mei 2008 menunjukkan 67,1 persen dukungan SBY-Boediono, Mega-Pro (11,8 persen) dan JK-Win (6,7 persen).

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI Syaiful Mudjani) di tanggal 4 Juni 2009 menunjukkan dukungan untuk SBY-Boediono (71 persen), Mega-Pro (16,4 persen) dan JK-Win (6 persen).

Hasil survei kedua LSN di tanggal 9 Juni 2009 menunjukkan dukungan untuk SBY-Boediono (62,5 persen), Mega-Pro (14,2 persen) dan JK-Win (11,4 persen).

Hasil survei Reform Institute di tanggal 10 Juni 2009 menunjukkan dukungan untuk SBY-Boediono (62,92 persen), Mega-Pro (16,99 persen), dan JK-Win (11,31 persen).

Yang terakhir, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) di tanggal 12 Juni 2009 menunjukkan dukungan untuk SBY-Boediono (63,1 persen), Mega-Pro (16,4 persen) dan JK-Win (5,9 persen).

.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com