Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim SBY Bantah Tekan Pertamina

Kompas.com - 11/06/2009, 23:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Bidang Kepemudaan, membantah Tim SBY-Boediono menekan PT (Persero) Pertamina dan BUMN lainnya untuk pendanaan kampanye menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 8 Juli mendatang.

"Kalau itu sudah dibantah Ibu Karen (Direktur Pertamina Karen Agustiawan, Red) dan itu tidak benar. Jadi, tidak ada itu (menekan Pertamina dan BUMN), tidak ada, tandas Andi," saat pers mengonfirmasi pernyataan anggota DPR Alvin Lie di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (11/6).

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan sejumlah media, anggota Komisi VII Alvin Lie mengemukakan keluhan Dirut Pertamina karena adanya tekanan-tekanan terkait pendanaan untuk kampanye pilpres pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu.

Ditanya tentang keluhan pimpinan BUMN, yang juga mengeluhkan adanya permintaan dana terselubung ke BUMN dengan sejumlah kegiatan sosial, Andi juga menyangkal. "Tidak, tidak ada itu bos," lanjut Andi.

Secara terpisah, anggota DPR Komisi XI asal Fraksi Partai Amanat Nasional Dradjat Wibowo, mengatakan, pihaknya mendengar adanya keluhan dari pimpinan BUMN bahwa sekarang ini banyak permohonan dana kampanye terselubung kepada pimpinan BUMN.  

Ironisnya, proposal itu datang dari departemen maupun oknum pimpinan BUMN. Caranya, proposal tersebut dibungkus dengan sejumlah acara mulai dari sepeda bersama, bakti sosial, peringatan hari ini hari itu, papar Dradjat.

Dikatakan Dradjat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harusnya melakukan upaya pencegahan karena praktik-praktik seperti itu sebenarnya merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Jadi fans

Mengenai kehadiran Komisaris Utama Pertamina, mantan Kapolri Jenderal Purn Sutanto yang menjadi Ketua Dewan Pengarah Gerakan Pendukung SBY (GPS), Andi mengatakan, "Siapa saja, apakah itu komisaris atau direksi BUMN, tidak boleh jadi tim kampanye. Kalau jadi fans, boleh saja. Kalau namanya relawan, ya lain lagi. Namanya juga relawan."

Disinggung bawah seorang relawan juga memiliki tujuan untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres SBY-Boediono, Andi menjawab lagi, "Pokoknya yang namanya relawan itu, semuanya itu, kan urusan individu masing-masing."

Soal penggunaan fasilitas BUMN, Andi menjawab bahwa para relawan ini tentu saja tidak boleh menggunakan fasilitas dan dana BUMN. Andi juga menegaskan bahwa presiden tidak terkait dengan isu penggunaan fasilitas dan dana BUMN. "Itu sudah dibantah oleh Dirut Pertamina," katanya.

Sementara, Juru Bicara Bidang Ekonomi JK-Win, Bambang Susatyo, meminta Dirut Pertamina untuk terus tegar dan jangan sampai mengundurkan diri akibat tekanan permintaan dana dari oknum-oknum BUMN. Termasuk dari pimpinan BUMN yang mempunyai cantolan dengan penguasa.     

"Ibu Karen harus kuat dan tegar menolak intervensi dari kekuatan politik tertentu. Ibu harus konsisten dengan tugasnya melindungi Pertamina dari pemerasan yang dilakukan tim sukses capres tertentu," ujar Bambang.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com