Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percayakah Tim Sukses pada Hasil Survei?

Kompas.com - 09/06/2009, 12:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga survei tengah menjadi primadona dalam beberapa hari terakhir. Menjelang pemilihan umum, kredibilitasnya diragukan setelah diketahui dibiayai oleh salah satu kandidat. Meskipun, menurut peneliti lembaga survei, tak ada kaitan antara data dan dana. Seberapa percaya para anggota tim sukses terhadap hasil survei yang mulai bertebaran?

Anggota Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Maruarar Sirait, mengatakan, pihaknya tidak sepenuhnya anti dengan survei. Menurut dia, survei merupakan elemen penting untuk mengukur tingkat elektabilitas dan penerimaan publik terhadap pasangan.

"Kalau kami, dari tim Mega-Prabowo, punya ukuran sendiri. Survei memang penting, tapi harus dibedakan mana yang penting dipublikasikan, mana yang tidak," ujar Maruarar pada debat publik "Perang Survei Pilpres 2009 ", Selasa (9/6) di Jakarta.

Hasil survei, dikatakan Maruarar, seharusnya menjadi bahan evaluasi internal. "Yang penting kan kita tahu kekuatan dan kelemahan pasangan kita. Tapi hari ini agak ironis, mulai ada penggiringan opini dengan hasil survei. Ini kemunduran lembaga survei," lanjutnya.

Akan tetapi, Maruarar tak menjawab secara tegas survei lembaga mana yang diyakininya.

Sementara itu, Sekretaris Pemenangan Tim SBY-Boediono, Marzuki Alie, mengatakan, pihaknya masih yakin dengan komitmen akademis lembaga survei. Mengutip Marzuki, ia mengutarakan, bagi SBY dan tim pemenangan, survei dijadikan sebagai indikator kinerja.

"Misalnya, ketika hasil polling rendah, kami mencari penyebab-penyebabnya sebagai bahan perbaikan. Jangan mencurigai hasil survei, yang penting kredibilitasnya dijaga," ujar Marzuki dalam kesempatan yang sama.

Namun, ia turut mempertanyakan hasil survei beberapa lembaga dengan perbedaan angka yang cukup jauh satu sama lain. Oleh karena itu, ia berharap lembaga survei tidak menggunakan pertanyaan yang menggiring kepada para respondennya.

Juru bicara Tim Kampanye JK-Wiranto, Indra Jaya Piliang, berpendapat berbeda. Apa pun hasil survei saat ini, menurutnya belum bisa dijadikan sebagai tolok ukur persepsi publik. Sebab, waktu 30 hari menjelang pilpres masih bisa mengubah preferensi terhadap masing-masing kandidat. "Kalau menyurvei persepsi, sifatnya bisa berubah dalam waktu yang mendekati hari H," kata Indra.

Ia juga memberikan catatan pada pertanyaan yang disodorkan kepada para responden yang memiliki peluang menggiring mereka pada pilihan atas salah satu calon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com