Iklan Capres dan Cawapres Belum Efektif

Kompas.com - 08/06/2009, 21:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Iklan capres cawapres yang ditampilkan dimedia massa dinilai belum efektif. “Secara umum iklan ketiga capres sudah mengena, namun masih ada beberapa catatan,” kata pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Effendi Gazali saat dihubungi Kompas.com melalui telepon (8/6).

Ambil contoh misalnya pasangan SBY-Boediono. Menurut Effendi, iklan SBY-Boediono lebih banyak menampilkan profil dan sisi emosional SBY dan Boediono. Iklan mereka belum mengarah pada program-program yang akan dilakukan kalau mereka terpilih.

“Saya melihat ini menjadi penegasan emosional bagi para simpatisan SBY,” kata Effendi. Kubu SBY, menurutnya harus mengarahkan iklannya pada program-program, janji, dan melawan isu mengingat banyak serangan dilancarkan kepada mereka dari banyak pihak.

Sebaliknya, iklan JK-Wiranto dinilainya lebih bervariasi. “Fokusnya pada golongan menengah ke atas. Maka tidak heran pendukungannya banyak datang dari kalangan ini,” katanya. Namun, tambahnya, iklan JK-Win belum menyentuh golongan perempuan dan menengah ke bawah.

Sementara iklan pasangan Mega-Prabowo dinilainya terlalu lebar. Terlalu banyak yang ingin mereka sampaikan dalam satu iklan. Katanya, iklan ini harus dipecah-pecah. Misalnya, kalau mau bicarakan petani buatlah satu iklan, jangan digabung dengan nelayan dan buruh. Dalam iklan itu dijabarkan apa saja program dan janji yang ingin disampaikan pada publik, apa itu kredit petani? Apa saja yang ingin dilakukan untuk petani?

Selain iklan di televisi, Effendi yang mendapat gelar doktor dari Radboud Nijmegen University Belanda ini juga menyoroti iklan politik di media cetak. Menurutnya, iklan-iklannya masih seputar permohonan doa restu, belum mengarah ke program dan janji pada publik.

“Namun tadi (hari ini) ada yang cukup bagus. Itu iklan untuk pendidikan politik. Siapa saja bisa membandingkannya, di sana ada 4 sumber,” ungkapnya. Yang dimaksud penggagas Republik Mimpi itu adalah iklan survei pra pilpres yang dimuat di Harian Kompas halaman 12 Senin (8/6). Di situ ditampilkan data terbaru pilihan masyarakat pada ketiga calon sebagaimana dipublikasi di Kompas.Com., Detik.Com., Republika.Co.Id., dan Lembaga Survei Indonesia.

 



Editor

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X