Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pers: Bungkam Rakyat, UU ITE Harus Diamandemen!

Kompas.com - 03/06/2009, 14:08 WIB

TANGERANG, KOMPAS.com - Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai dapat membungkam rakyat. Apalagi dengan adanya pasal 27 ayat 3 yang mengancam seseorang atau lembaga dengan hukum enam tahun jika menyebarkan informasi yang dianggap sebagai fitnah. Oleh karena itu, Dewan Pers meminta agar UU ini segera diamandemen.

"UU ini harus direvisi. Supaya tidak ada lagi korban. Media juga bisa jadi korban. Sebab sekarang ini semua media memiliki media online. Kritik itu kan justru sebagai kontrol bagi pejabat. Itu hak rakyat. UU ini justru menyebutnya sebagai penghinaan," ujar Wakil Dewan Pers, Leo Batubara, kepada wartawan di LP Wanita Tangerang, Rabu (3/6).

Menurut dia, ketika UU ini diiundangkan, Dewan Pers telah menemuhi Menkominfo. Dewan Pers geram karena UU itu dibentuk DPR tanpa mengajak dewan pers dan lembaga pers lain. UU itu memuat pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang penyebaran informasi pencemaran nama baik, akan dipenjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal Rp1 miliar.

"Ini lebih kejam dari KUHP buatan Belanda. Ini 6 tahun dan atau denda Rp1 miliar dan bisa di tahan dulu. Saat itu Menteri bilang, tidak akan kena. Menteri berjanji tidak akan jauh ke situ. Tapi sekarang sudah ada korban kedua," tuturnya.

"UU ini mematikan hak konstitusional rakyat. UU ini harus segera diamandemen. Kami sendiri telah mengajukan amandemen ke DPR setahun lalu. Tapi tidak ada tanggapan hingga kini belum ada tanggapan," tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com