Inilah Isi Deklarasi Ekonomi Kerakyatan Mega-Prabowo

SOLO, KOMPAS.com - Menciptakan kondisi ekonomi politik Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan adalah tujuan utama ekonomi kerakyatan. Lewat ekonomi kerakyatan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan roda perekonomian, dan kemakmuran rakyat diutamakan daripada kemakmuran perorangan.

Demikianlah Deklarasi Ekonomi Kerakyatan pasangan calon presiden dan wakil presiden Megawati-Prabowo, yang dideklarasikan di Pasar Gede, Solo, Jateng, Jumat (29/5) malam. Deklarasi dibacakan Joko Widodo, Wali Kota Solo yang diusung oleh PDI-P.

Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi membakan fokus perjuangan bersama yang terdiri dari sembilan poin.

Poin pertama, koperasi petani, nelayan peternak, dan usaha mikro kecil.
Selain menyatakan koperasi petani, nelayan peternak, dan usaha mikro kecil perlu diperkuat menjadi lembaga pendikung ekonomi bagi wong cilik yang lebih kokoh dan modern, deklarasi tersebut juga difokuskan pada pengembangan sistem perbankan pemerintah yang lebih memerhatikan kebutuhan untuk mendorong perekonomian rakyat.

Selanjutnya, pengembangan dan perkuatan sistem jejaring ekonomi lemah dan ekonomi kuat dalam pola inti plasma, dan pengembangan sistem industri pertanian berbasis rakyat dari hulu sampai hilir.

Ekonomi kerakyatan juga untuk memperkokoh sistem ekonomi nelayan dengan mengembangkan alat produksi pascatangkap, agenda revitalisasi pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia, dan pembuatan kantong-kantong dan kawasan pedagang kaki lima sebagai ruang usaha PKL.

Pasangan Megawati-Prabowo juga mengangkat warisan budaya tradisional untuk dikembangkan menjadi potensi ekonomi rakyat, dan bertekad mengedepankan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berorientasi pada investasi dan berpihak pada rakyat miskin.