Isu Boediono Neoliberal Tidak Relevan

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak Boediono dideklarasikan sebagai pendamping Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden, penolakan terhadap ekonom itu terus dilontarkan oleh berbagai kalangan. Mereka mengganggap Indonesia menganut faham neoliberalisme di bawah kepemimpinan SBY serta saat Boediono menjabat posisi menteri dan Gubernur BI. Apakah Indonesia menganut faham neoliberalisme?

M Chatib Basri, dosen ekonomi Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa neoliberalisme adalah paham atau aliran yang memberikan peran sangat besar pada pasar dengan cara liberalisasi, privatisasi.

Di lain pihak, berdasarkan data, kata Chatib, saat ini jumlah barang impor di Indonesia hanya sebesar 29 persen, jauh di bawah negara ASEAN lain, seperti Filipina 35 persen, Thailand 74 persen, dan Malaysia 80 persen. "Rasio impor Indonesia yang terkecil di Asia," katanya.

Fakta lain, kata Chatib, adanya keluhan investor asing terhadap susahnya berinvestasi akibat ribetnya birokrasi di Indonesia. "Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak begitu welcome dengan asing," tuturnya.

Ia mengatakan, saat ini peran pemerintah sudah lebih dominan dengan memberikan 25 persen anggaran untuk subsidi dan 20 persen untuk pendidikan. "Memang subsidi BBM dicabut, tetapi dialihkan untuk beras raskin, BLT, dan lain-lain. Subsidi itu tidak ada dalam kamus neoliberalisme karena semua diserahkan pasar," katanya.

Mengenai privatisasi yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN, menurutnya, adalah sesuatu yang wajar. Negara yang sama sekali menolak campur tangan swasta adalah negara komunis. "Privatisasi telah dilakukan sejak tahun 2001. Bagaimana bisa 2004 disebut neolib, sedangkan 2001 tidak?" ujarnya.

Artinya, dalam hal ini, isu bahwa Boediono dan pemerintahan SBY menganut paham neoliberalisme adalah sesuatu yang tidak relevan.

Chatib menjelaskan, visi dan misi Boediono jelas, yaitu kesejahteraan, demokrasi, dan keadilan. "Kesejahteraan bisa dicapai dengan adanya kebebasan. Kebebasan itu ada kalau ada demokrasi. Dalam demokrasi itu harus ada keadilan," katanya.