Isu Boediono Neoliberal Tidak Relevan

Kompas.com - 26/05/2009, 14:23 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak Boediono dideklarasikan sebagai pendamping Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden, penolakan terhadap ekonom itu terus dilontarkan oleh berbagai kalangan. Mereka mengganggap Indonesia menganut faham neoliberalisme di bawah kepemimpinan SBY serta saat Boediono menjabat posisi menteri dan Gubernur BI. Apakah Indonesia menganut faham neoliberalisme?

M Chatib Basri, dosen ekonomi Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa neoliberalisme adalah paham atau aliran yang memberikan peran sangat besar pada pasar dengan cara liberalisasi, privatisasi.

Di lain pihak, berdasarkan data, kata Chatib, saat ini jumlah barang impor di Indonesia hanya sebesar 29 persen, jauh di bawah negara ASEAN lain, seperti Filipina 35 persen, Thailand 74 persen, dan Malaysia 80 persen. "Rasio impor Indonesia yang terkecil di Asia," katanya.

Fakta lain, kata Chatib, adanya keluhan investor asing terhadap susahnya berinvestasi akibat ribetnya birokrasi di Indonesia. "Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak begitu welcome dengan asing," tuturnya.

Ia mengatakan, saat ini peran pemerintah sudah lebih dominan dengan memberikan 25 persen anggaran untuk subsidi dan 20 persen untuk pendidikan. "Memang subsidi BBM dicabut, tetapi dialihkan untuk beras raskin, BLT, dan lain-lain. Subsidi itu tidak ada dalam kamus neoliberalisme karena semua diserahkan pasar," katanya.

Mengenai privatisasi yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN, menurutnya, adalah sesuatu yang wajar. Negara yang sama sekali menolak campur tangan swasta adalah negara komunis. "Privatisasi telah dilakukan sejak tahun 2001. Bagaimana bisa 2004 disebut neolib, sedangkan 2001 tidak?" ujarnya.

Artinya, dalam hal ini, isu bahwa Boediono dan pemerintahan SBY menganut paham neoliberalisme adalah sesuatu yang tidak relevan.

Chatib menjelaskan, visi dan misi Boediono jelas, yaitu kesejahteraan, demokrasi, dan keadilan. "Kesejahteraan bisa dicapai dengan adanya kebebasan. Kebebasan itu ada kalau ada demokrasi. Dalam demokrasi itu harus ada keadilan," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Idul Fitri 1442 H, Menag: Semoga Ibadah saat Pandemi Meningkatkan Ketakwaan

Idul Fitri 1442 H, Menag: Semoga Ibadah saat Pandemi Meningkatkan Ketakwaan

Nasional
Pandemi Belum Usai dan Solidaritas Indonesia Kirim Oksigen ke India yang Kolaps akibat Covid-19

Pandemi Belum Usai dan Solidaritas Indonesia Kirim Oksigen ke India yang Kolaps akibat Covid-19

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Menkominfo Ajak Masyarakat Silaturahmi Secara Digital

Idul Fitri 1442 H, Menkominfo Ajak Masyarakat Silaturahmi Secara Digital

Nasional
Baru 5 Persen Masyarakat yang Divaksinasi Lengkap Covid-19, Kemenkes Percepat Proses Vaksinasi Usai Lebaran

Baru 5 Persen Masyarakat yang Divaksinasi Lengkap Covid-19, Kemenkes Percepat Proses Vaksinasi Usai Lebaran

Nasional
Wapres: Selamat Idul Fitri, Mari Melanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi

Wapres: Selamat Idul Fitri, Mari Melanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi

Nasional
Menag Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Saat Rayakan Idul Fitri

Menag Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Saat Rayakan Idul Fitri

Nasional
Menhub Prediksi Arus Balik Mudik Lebaran Berlangsung pada 16-17 Mei

Menhub Prediksi Arus Balik Mudik Lebaran Berlangsung pada 16-17 Mei

Nasional
12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

Nasional
Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Nasional
Menag: Saya Akan Menjadi Imam dan Khatib Shalat Id di Rumah

Menag: Saya Akan Menjadi Imam dan Khatib Shalat Id di Rumah

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Semoga Indonesia Segera Bangkit dari Pandemi Covid-19

Jokowi: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Semoga Indonesia Segera Bangkit dari Pandemi Covid-19

Nasional
Kapolri: Semua Ini Kami Lakukan untuk Menjaga Masyarakat dari Penularan Covid-19

Kapolri: Semua Ini Kami Lakukan untuk Menjaga Masyarakat dari Penularan Covid-19

Nasional
Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Puan Minta Deteksi Covid-19 Diperketat

Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Puan Minta Deteksi Covid-19 Diperketat

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.608 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 4.608 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X