BPK: Siapa Pun Presidennya, Pajak Harus Bisa Diaudit

JAKARTA, KOMPAS.com — Masa jabatan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Anwar Nasution akan berakhir Oktober 2009 mendatang. Di sisa masa jabatannya ini, Anwar berharap agar pemerintah mendatang lebih menaruh perhatian pada transparansi keuangan, termasuk audit pajak.

"Harapan kita nanti, siapa pun pemerintahannya, punya perhatian. Di antara ketiga paket capres dan cawapres ini diharapkan menaruh perhatian terhadap transparansi keuangan, termasuk audit pajak," kata Anwar di sela-sela jumpa pers di Nusantara V DPR, Jakarta, Senin (18/5).

Anwar menilai, administrasi perpajakan di Indonesia masih buruk. Hal itu tecermin dari rendahnya pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) dibandingkan jumlah penduduk, rendahnya pembayar pajak efektif, dan rendahnya tax ratio di Indonesia. "Administrasi pajak masih buruk. Penerimaan pajak juga belum bisa diaudit. Padahal, rakyat juga bertanya, pajak yang dipungut itu untuk apa. Itu perlunya transparansi," tuturnya.

Padahal, Anwar melanjutkan, di luar negeri dan negara tetangga, seperti Malaysia, lebih transparan dalam audit pajak. "Malaysia yang negara kerajaan saja terbuka. Hanya di Indonesia yang pajak tidak bisa diaudit. Pembuat UU bukan Tuhan, tetapi manusia, jadi seharusnya bisa diubah dan pajak bisa diaudit," ujarnya.

Selain audit pajak, menurut Anwar, sejumlah permasalahan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Ketua BPK selanjutnya, seperti masih banyaknya rekening liar, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang masih ditunggangi adanya pungutan-pungutan. "Harus ditertibkan supaya Akhlakul karimah, supaya tertib. Kerugian negara bisa diminimalkan kalau tertib," tuturnya.