Dugaan Penggelembungan Fasilitas TI KPU Rp 36,53 Miliar

Kompas.com - 12/05/2009, 19:15 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk mendukung sistem teknologi Intelligent Character Recognition (ICR), KPU melakukan pengadaan tujuh item fasilitas teknologi informasi. Yang menarik, semua item harganya mengalami penggelembungan dan ada satu item yang dalam pengadaannya diarahkan pada produk tertentu.

"Semua item bermasalah. Tapi yang paling bermasalah pengadaan scanner, yang diarahkan pada produk tertentu," kata Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) Sulistio saat Jumpa Pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/5). IPC adalah bagian dari Independent Monitoring Organization (IMO) yang terdiri dari 7 organisasi independen yang peduli soal pemilu dan korupsi. Lalu, ia menyebut produk itu adalah scanner merek Fujitsu seri FI 6134.

Menurut peneliti senior Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, pengadaan scanner ini melanggar Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagian C-1 poin (a) dan (b) yang menyebutkan bahwa penunjukkan langsung dapat dilakukan pada kondisi tertentu atau pengadaan barang/jasa khusus. "Selain itu, scanner-scanner yang diadakan KPU dan KPUD harganya jauh melebihi harga pasar," kata Roy.

Lebih lanjut, ia menunjukkan data detail terkait pengadaan scanner. Ada 1.028 jumlah scanner yang dianggarkan untuk KPU, KPU provinsi, dan KPU kab/kota dengan nilai DIPA Rp 23.180.000.000. Dengan demikian, rata-rata harga satuannya Rp 22.548.638. Padahal, IMO mendapatkan fakta bahwa harga scanner Fujitsu seri FI 6134 tersebut harganya hanya Rp. 13.904.900. "Dengan kata lain, terdapat potensi pemborosan sebesar sekitar Rp 8,88 miliar atau mencakup 38 persen dari total pagu yang dipatok," katanya.

Apa yang terjadi pada pembelian scanner ini juga terjadi pada 6 item yang lain, yaitu 604 unit komputer, 5 paket server, 5 unit router, 3.024 buah flash disk 8 GB, 7.560 buah toner cartrige C7115 A, dan 7.560 buah toner cartrige C4096 A. Dari data, ternyata semua item memiliki selisih lebih DIPA dengan harga pasar. "Total selisih tersebut sejumlah Rp 36,53 miliar," kata Roy.

IMO terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Budget Center (IBC), Indonesia Parliamentary Center (IPC), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Seknas Fitra, dan Initiative Institute. Berdasar data penemuan di atas, mereka berharap KPK melanjutkan penyidikan atas indikasi korupsi dan meminta BPK melakukan audit.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

Nasional
Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Nasional
KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.