Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Penggelembungan Fasilitas TI KPU Rp 36,53 Miliar

Kompas.com - 12/05/2009, 19:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk mendukung sistem teknologi Intelligent Character Recognition (ICR), KPU melakukan pengadaan tujuh item fasilitas teknologi informasi. Yang menarik, semua item harganya mengalami penggelembungan dan ada satu item yang dalam pengadaannya diarahkan pada produk tertentu.

"Semua item bermasalah. Tapi yang paling bermasalah pengadaan scanner, yang diarahkan pada produk tertentu," kata Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) Sulistio saat Jumpa Pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/5). IPC adalah bagian dari Independent Monitoring Organization (IMO) yang terdiri dari 7 organisasi independen yang peduli soal pemilu dan korupsi. Lalu, ia menyebut produk itu adalah scanner merek Fujitsu seri FI 6134.

Menurut peneliti senior Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, pengadaan scanner ini melanggar Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagian C-1 poin (a) dan (b) yang menyebutkan bahwa penunjukkan langsung dapat dilakukan pada kondisi tertentu atau pengadaan barang/jasa khusus. "Selain itu, scanner-scanner yang diadakan KPU dan KPUD harganya jauh melebihi harga pasar," kata Roy.

Lebih lanjut, ia menunjukkan data detail terkait pengadaan scanner. Ada 1.028 jumlah scanner yang dianggarkan untuk KPU, KPU provinsi, dan KPU kab/kota dengan nilai DIPA Rp 23.180.000.000. Dengan demikian, rata-rata harga satuannya Rp 22.548.638. Padahal, IMO mendapatkan fakta bahwa harga scanner Fujitsu seri FI 6134 tersebut harganya hanya Rp. 13.904.900. "Dengan kata lain, terdapat potensi pemborosan sebesar sekitar Rp 8,88 miliar atau mencakup 38 persen dari total pagu yang dipatok," katanya.

Apa yang terjadi pada pembelian scanner ini juga terjadi pada 6 item yang lain, yaitu 604 unit komputer, 5 paket server, 5 unit router, 3.024 buah flash disk 8 GB, 7.560 buah toner cartrige C7115 A, dan 7.560 buah toner cartrige C4096 A. Dari data, ternyata semua item memiliki selisih lebih DIPA dengan harga pasar. "Total selisih tersebut sejumlah Rp 36,53 miliar," kata Roy.

IMO terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Budget Center (IBC), Indonesia Parliamentary Center (IPC), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Seknas Fitra, dan Initiative Institute. Berdasar data penemuan di atas, mereka berharap KPK melanjutkan penyidikan atas indikasi korupsi dan meminta BPK melakukan audit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com