Besok, KPK Bahas Khusus soal IT KPU

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus meningkatkan pembuktian dugaan korupsi dalam pengadaan alat teknologi informasi penghitungan suara pemilihan umum di KPU. Rencananya, pada Kamis (23/4) KPK akan menggelar rapat internal membahas soal itu.

"Nanti dari hasil itu (pembahasan) baru bisa ditetapkan apakah dapat dilanjutkan ke tingkat penyelidikan atau tidak," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP kepada wartawan di Gedung KPK, Rabu (22/4).

Pembahasan yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Evalusi dan Pencegahan Korupsi Pemilu 2009 Haryono Umar tersebut, lanjut Johan, rencananya akan mempelajari semua informasi yang diperoleh KPK terkait penyimpangan-penyimpangan hasil penghitungan pileg sementara yang menggunakan alat IT senilai Rp 170 miliar.

"Kewenangan KPK berkaitan dengan (mekanisme) pengadaan alat tersebut, tentunya berkaitan rekanan pengadaan alat IT itu," kata Johan.

Sementara soal permintaan keterangan-keterangan terhadap pihak-pihak terkait, Johan menegaskan, hingga hari ini belum ada rencana pemanggilan terhadap siapa pun. "Mungkin (perlunya) pemeriksaan baru akan ditetapkan setelah (pembicaraan) besok," ujarnya.

Sebelumnya pada Selasa (21/4), Ketua KPK Antasari Azhar mengungkapkan, Komisi sedang mendalami dugaan ketidakmampuan alat IT yang digunakan KPU dalam penghitungan suara hasil pileg. Selain lambatnya hasil penghitungan, terjadi penyimpangan-penyimpangan hasil penghitungan.

"Masalah teknis seperti kesalahan teknis (penghitungan) angka ICR (intelligent character recognition) dari 0 menjadi 9. Lalu ada penghitungan di mana caleg mendapat 100 juta suara juga masalah SDM yang belum siap," ujarnya.

Padahal, lanjut Antasari, penyimpangan tidak seharusnya terjadi karena KPU menggunakan alat penghitungan senilai Rp 170 miliar. "Kalau hasil penelitian kami memang pengadaan alat itu tersendat, kami perlu lakukan pengecekan bagaimana perencanaannya, juga kenapa SDM tidak siap," jelasnya.