Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Depan Demokrat Kukuhkan Capres SBY

Kompas.com - 18/04/2009, 14:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim sukses calon presiden Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang tergabung dalam "Indonesia Bisa" tidak ingin membebani Yudhoyono dengan memberi kriteria calon wapres. "Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak SBY untuk menentukan calon wapres," kata Ketua Umum "Indonesia Bisa" Subur Budhisantoso kepada pers usai deklarasi sayap tim sukses Yudhoyono itu di ruang Bima Komplek Bidakara di Jakarta, Sabtu.
    
Subur mengatakan, pihaknya akan mendukung apapun dan siapapun calon wapres yang akan diputuskan Yudhoyono untuk maju dalam Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009. Cawapres yang akan mendampingi Yudhoyono tentu merupakan figur terbaik.
    
Partai Demokrat akan mengukuhkan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden (capres) dalam forum Rapimnas di Jakarta, pekan depan. "Agenda utama Rapimnas adalah penetapan capres Partai Demokrat," kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbangrum di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (17/4).
    
Anas mengemukakan, jika memang memungkinkan, pengukuhan Yudhoyono sebagai capres juga akan bersamaan dengan pengukuhan cawapres yang akan mendampingi Yudhoyono. Artinya, pengukuhan ini sekaligus pengukuhan pasangan capres/cawapres yang akan diajukan Partai Demokrat dalam Pilpres mendatang.
    
Jika pengukuhan pasangan ini belum dimungkinkan, kata Anas, yang terpenting adalah pengukuhan capres terlebih dahulu, sedangkan cawapres akan menyusul. "Kalau memungkinkan bisa bersamaan. Kalau tidak mungkin, capresnya dulu. Kita harapkan bisa bersamaan agar makin jelas dalam menghadapi Pilpres 8 Juli 2009," katanya.
   
Anas mengungkapkan, komunikasi akan terus dijalin Partai Demokrat dengan partai-partai lain sebagai embrio terbetuknya koalisi di pemerintahan maupun di parlemen. Arah koalisi yang akan dituju Partai Demokrat adalah terbentuknya pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif.
    
Dengan tercipta pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif, maka pemerintahan akan bisa bekerja secara optimal. Partai Demokrat menginginkan agar pemerintahan mendatang semakin berfaedah bagi masyarakat mengingat periode mendatang merupakan masa bhakti kedua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com