Akbar: Tak Etis jika Golkar Sodorkan Satu Nama Dampingi SBY

MAKASSAR, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung  menyatakan, tidak etis bagi partai berlambang pohon beringin itu jika hanya mengajukan satu nama calon wakil presiden (cawapres), mendampingi Soesilo Bambang Yudhoyono.
      
"Sebaiknya lebih dari satu nama, sehingga Pak SBY bisa memilih calon wapres sesuai dengan visi misinya," kata Akbar Tanjung, usai rapat koordinasi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua Barisan Indonesia (Barindo) di Makassar, Sabtu.
       
Menurut dia, sejumlah calon wapres itu bisa diambil dari hasil rapat konsultasi nasional Partai Golkar yang telah merekomendasikan Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Agung Laksono, Aburizal Bakrie dan Surya Paloh sebagai cawapres Golkar.
       
Dia menjelaskan, kalau hanya mengajukan satu nama, maka SBY tidak akan memiliki banyak pilihan. Terlebih SBY telah memberi sinyal akan memilih siapapun cawapres dari Golkar.
       
Banyaknya nama yang dimunculkan, kata Akbar, akan memberi dampak yang baik bagi partai, dan sebaliknya, jika hanya satu nama akan menimbulkan kontroversi.
       
Terkait dengan pengajuan namanya sebagai salah satu cawapres, dia mengatakan siap dengan hal tersebut jika memang ada peluang dan ada aspirasi dari kader dan masyarakat.  "Saya sudah siap mendampingi SBY dalam melaksanakan visi beliau lima tahun ke depan," katanya.
       
Untuk itu, Akbar mengakui telah melakukan komunikasi dengan sejumlah orang dekat SBY, antara lain Ketua DPP Anas Urbaningrum dan jajaran pengurus Partai Demokrat lainnya, kendati dengan SBY sendiri belum melakukan komunikasi apapun.    
       
Sementara itu, terkait dengan penurunan perolehan suara Golkar dalam pemilu legislatif ini, Akbar mengatakan tidak menyetujui evaluasi dan pertanggungjawaban diminta dalam forum munaslub. Menurut Akbar, munaslub tidak berdampak baik bagi roda organisasi, apalagi menang dan kalah dalam pemilu adalah hal yang wajar.
       
Lebih baik, kata dia, jajaran pengurus Golkar menunggu hingga munas pada bulan Desember mendatang. "Di forum itulah para kader bisa mengevaluasi kinerja kepengurusan dan meminta pertanggungjawaban,"katanya.