MA Kabulkan PK Majalah "Time"

Kompas.com - 16/04/2009, 22:01 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Agung (MA) memutuskan perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan majalah Time terkait kasus pencemaran nama baik Soeharto. Putusan dengan nomor 273 / PK/PDT/ 2008 itu memenangkan majalah Time.

"Amarnya kabulkan PK, batalkan putusan kasasi, jadi kembali ke putusan pada PN dan PT serta ganti rugi tidak dikabulkan juga," ujar Juru Bicara MA Hatta Ali kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/4).

Ali mengatakan, pertimbangan majelis memutus hal itu karena majelis menilai berita yang dimuat di majalah Time bukan perbuatan melawan hukum. "Pelanggaran itu tak melanggar UU Pers dan tak melanggar kode etik pers, selain itu sudah diberikan hak jawab di Time," kata Ali.

Perkara ini diketuai oleh Harifin A Tumpa dengan hakim anggota Nyak Pha, Hatta Ali, dan panitera pengganti Bandung Suhermoyo. Sementara itu, kuasa hukum Time, Todung Mulya Lubis membenarkan bahwa putusan tersebut dimenangkan.

"Kemenangan ini buat pers di Indonesia karena pers Indonesia mulai dihadapkan pada ancaman-ancaman, baik itu gugatan pidana, maupun perdata di pengadilan," katanya.

Dimenangkannya PK ini, menurut Hatta, menunjukkan bahwa MA menghormati kebebasan pers. "Saya kira wartawan Indonesia tak dibayangi kecemasan untuk digugat dan ganti rugi sepantasnya," kata Hatta.

Dikatakan Hatta, pemberitaan mengenai kepentingan umum tidak melanggar kode etik dan tidak bisa dikategorikan melawan hukum.

Todung belum merencanakan akan melakukan gugatan balik, tetapi ia akan menyampaikan terlebih dulu berita kemenangan ini kepada majalah Time.

Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi almarhum mantan Presiden HM Soeharto pada 31 Agustus 2007. Time diharuskan membayar kerugian immateriil sebesar Rp 1 triliun.

Gugatan terjadi saat Time edisi 14 Mei 1999 menurunkan laporan utama tentang kekayaan mantan Presiden Soeharto dengan judul "Soeharto, Inc How Indonesia's Longtime Boss Built a Family Fortune". Laporan ini dianggap mencemarkan nama keluarga Cendana sehingga berlanjut ke pengadilan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X