Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Quick Count": Agung Laksono Terancam Tak Lolos ke Senayan

Kompas.com - 13/04/2009, 07:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil analisis Lembaga Survei Indonesia (LSI) atas hasil penghitungan cepat (quick count) per daerah pemilihan (dapil) pada pemilu legislatif lalu cukup mengejutkan. Sejumlah politisi papan atas diprediksi tidak bisa melenggang ke Senayan karena minim perolehan suara dan tidak mencapai syarat untuk mendapatkan satu kursi.

Salah satunya Ketua DPR saat ini, Agung Laksono. Agung Laksono, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, untuk pemilu legislatif kali ini bertarung di Dapil DKI Jakarta I.

Peneliti Senior LSI, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan, Golkar sangat berisiko tidak bisa mendapatkan kursi di dapil tersebut. Sebab, dari hasil hitung cepat, perolehan Golkar di dapil itu hanya 5,52 persen. Sementara untuk bilangan pembagi pemilih (BPP) sebesar 16,6 persen.

Untuk memperebutkan satu dari enam kursi yang tersedia di Dapil DKI Jakarta I, parpol harus memenuhi BPP tersebut. "Agung Laksono sangat mungkin tidak lolos ke Senayan. Golkar di Dapil DKI Jakarta I hanya dapat 5,52 persen suara. Padahal, estimasi BPP 16,62 persen. Jauh sekali. Dengan margin of error 7 persen plus minus, juga belum memenuhi 16,6 persen BPP," papar Burhanuddin, kepada Kompas.com, Minggu (12/4) malam.

Hasil hitung cepat di Dapil DKI Jakarta I ini dilakukan atas sample 24 TPS, dengan margin of error 7 persen. Di Dapil DKI Jakarta I diperebutkan 6 kursi. Partai yang cukup aman di dapil ini, Partai Demokrat yang perolehannya mencapai 37,26 persen dan PKS dengan 20,66.

"Perkiraan kami, di dapil itu, Demokrat bisa mendapatkan 3 kursi, PKS 2 kursi dan satu kursi kemungkinan diambil PDI Perjuangan karena sisa suaranya mendekati BPP, yaitu 8,31 persen. Golkar memang sangat berisiko tidak mendapat kursi di sini," kata Burhanuddin.

Meski pun menggunakan sistem suara terbanyak, caleg yang bertarung di suatu dapil harus memastikan bahwa partainya memenuhi BPP untuk memperebutkan satu kursi. "Tapi yang kita lihat sekarang, jangankan suara terbanyak untuk caleg, parpolnya saja belum tentu dapat kursi," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com