"Quick Count": Agung Laksono Terancam Tak Lolos ke Senayan

Kompas.com - 13/04/2009, 07:17 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil analisis Lembaga Survei Indonesia (LSI) atas hasil penghitungan cepat (quick count) per daerah pemilihan (dapil) pada pemilu legislatif lalu cukup mengejutkan. Sejumlah politisi papan atas diprediksi tidak bisa melenggang ke Senayan karena minim perolehan suara dan tidak mencapai syarat untuk mendapatkan satu kursi.

Salah satunya Ketua DPR saat ini, Agung Laksono. Agung Laksono, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, untuk pemilu legislatif kali ini bertarung di Dapil DKI Jakarta I.

Peneliti Senior LSI, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan, Golkar sangat berisiko tidak bisa mendapatkan kursi di dapil tersebut. Sebab, dari hasil hitung cepat, perolehan Golkar di dapil itu hanya 5,52 persen. Sementara untuk bilangan pembagi pemilih (BPP) sebesar 16,6 persen.

Untuk memperebutkan satu dari enam kursi yang tersedia di Dapil DKI Jakarta I, parpol harus memenuhi BPP tersebut. "Agung Laksono sangat mungkin tidak lolos ke Senayan. Golkar di Dapil DKI Jakarta I hanya dapat 5,52 persen suara. Padahal, estimasi BPP 16,62 persen. Jauh sekali. Dengan margin of error 7 persen plus minus, juga belum memenuhi 16,6 persen BPP," papar Burhanuddin, kepada Kompas.com, Minggu (12/4) malam.

Hasil hitung cepat di Dapil DKI Jakarta I ini dilakukan atas sample 24 TPS, dengan margin of error 7 persen. Di Dapil DKI Jakarta I diperebutkan 6 kursi. Partai yang cukup aman di dapil ini, Partai Demokrat yang perolehannya mencapai 37,26 persen dan PKS dengan 20,66.

"Perkiraan kami, di dapil itu, Demokrat bisa mendapatkan 3 kursi, PKS 2 kursi dan satu kursi kemungkinan diambil PDI Perjuangan karena sisa suaranya mendekati BPP, yaitu 8,31 persen. Golkar memang sangat berisiko tidak mendapat kursi di sini," kata Burhanuddin.

Meski pun menggunakan sistem suara terbanyak, caleg yang bertarung di suatu dapil harus memastikan bahwa partainya memenuhi BPP untuk memperebutkan satu kursi. "Tapi yang kita lihat sekarang, jangankan suara terbanyak untuk caleg, parpolnya saja belum tentu dapat kursi," ujar dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X