Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angka Pemilih Bimbang Besar

Kompas.com - 30/03/2009, 04:13 WIB

JAKARTA,KOMPAS.com-Mendekati hari pemungutan suara, proporsi calon pemilih yang belum memutuskan pilihan politik mereka (undecided voters) masih cukup besar. Apabila tidak terdapat perubahan berarti yang mampu memastikan keyakinan pilihan politik, kemungkinan besar kelompok ini tidak menggunakan hak pilihnya.

Kesimpulan demikian menjadi salah satu temuan survei opini publik yang dilakukan Litbang Kompas di 33 provinsi pada 20 Februari-3 Maret 2009. Survei yang menjaring 3.000 responden di kawasan perkotaan maupun pedesaan ini secara khusus diselenggarakan untuk mengamati perilaku para pemilih menjelang pemilihan umum legislatif pada 9 April 2009.

Masih cukup besarnya calon pemilih yang belum memutuskan pilihan politik mereka itu tampak dari sekitar 22,5 persen responden yang mengaku “tidak tahu” terhadap pilihan politik yang akan mereka ambil pada saat pemilu mendatang. Selain itu, terdapat pula 16,9 persen responden yang masih merahasiakan pilihan politik mereka.

Pemilu legislatif diikuti 38 partai politik nasional dan enam partai politik lokal di Aceh serta 11.219 calon anggota legislatif untuk DPR. Selain anggota DPR, pemilu 9 April juga akan memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bagi pemilih di DKI Jakarta, mereka hanya memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi.

Sebaliknya, hasil survei juga menunjukkan terdapat sekitar 60,6 persen responden yang telah menentukan pilihan politik mereka.

Jika ditelusuri, dari sedemikian besar responden yang belum menentukan pilihannya itu, hampir separuh bagian adalah mereka yang sejak dini memilih tidak akan berpartisipasi dalam pemilu kali ini.

Ada beragam alasan yang menyertai keputusan tersebut, di antaranya kendala teknis yang sejak awal membuat mereka enggan hadir di bilik suara pemilu. Nama yang belum terdaftar, jarak tempuh ke tempat pemungutan suara, dan rencana untuk bepergian ataupun memprioritaskan kegiatan lain selain pemilu menjadi alasan ketidakikutsertaan mereka.

Di samping alasan yang bersifat teknis tersebut, terdapat pula kelompok responden yang enggan menggunakan hak pilih didasarkan pada alasan ketidakpercayaan kepada partai politik atau pemilu itu sendiri.

Selain kelompok yang sejak dini telah menyatakan tidak ikut pemilu, terdapat pula responden yang memang belum menjatuhkan pilihan politiknya. Kelompok demikian tergolong berpotensi tidak mengikuti pemilu. Dikatakan demikian karena hingga saat survei dilakukan, kelompok ini sama sekali masih belum tahu apa yang akan mereka pilih atau apa yang mereka lakukan saat pemilu berlangsung.

Apabila tidak terdapat perubahan berarti yang mampu memastikan keyakinan pilihan politik mereka menjelang hari pemungutan suara, kemungkinan besar kelompok ini memilih tidak menggunakan hak pilihnya.

Mengerucut

Pada pemandangan lain, hasil survei ini juga mengungkapkan semakin mengerucutnya pola-pola dukungan pemilih terhadap partai politik peserta pemilu. Tiga dimensi pengukuran opini responden yang digunakan—tingkat pengenalan responden terhadap partai politik, tingkat kesukaan terhadap partai politik, dan pilihan responden terhadap partai peserta pemilu—menempatkan segenap partai politik dalam tiga jenjang tingkatan.

Jenjang pertama adalah partai politik yang paling dikenal, disukai, dan menjadi pilihan politik terbesar responden. Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Partai Golkar masuk dalam jajaran kelompok atas. Nama yang populer disertai dukungan dan kekuatan basis massa pendukung yang dimiliki ketiga partai tersebut tampaknya akan sulit ditandingi partai politik lain.

Persaingan ketat di antara ketiga partai ini pun tidak terhindarkan. Namun, berdasarkan hasil survei kali ini, Partai Demokrat berada di posisi puncak. Perolehan dukungan yang ditunjukkan partai ini terpaut cukup signifikan dengan besarnya dukungan yang dimiliki PDI-P maupun Partai Golkar.

Jenjang kedua ditempati Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan dua partai politik baru peserta Pemilu 2009, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Tingkat keterkenalan, kesukaan, hingga pilihan responden terhadap keenam partai ini pun relatif terpola secara konsisten. Namun, menghitung selisih perolehan dukungan dengan partai kelompok pertama, masih terlalu berat tampaknya bagi partai politik dalam kelompok menengah ini untuk bersaing dengan perolehan dukungan yang diraih partai-partai politik kelompok atas.

Sulit bersaing

Selain telah terbentuknya pengelompokan partai politik pada lapisan atas dan menengah perolehan dukungan, hasil survei menempatkan 29 partai politik lainnya dalam kelompok akhir. Baik di tingkat pengenalan, kesukaan, maupun pilihan responden terhadap partai politik dalam kelompok ini masih relatif kecil, di bawah 2 persen.

Jika dilihat dari besarnya selisih perolehan dukungan dengan partai yang berada di tingkat atas dan menengah, tergolong sulit menyaingi perolehan dukungan dan kedudukan partai-partai politik tersebut.

Namun, betapapun kecil ataupun besar proporsi pilihan responden yang ditunjukkan hasil survei ini, tidak dengan sendirinya tertutup peluang perubahan penguasaan suara di antara partai politik.

Sebagaimana hakikatnya suatu survei opini, hasil yang diperoleh lebih mencerminkan situasi pada saat survei itu dilakukan. Pola pengelompokan yang didasarkan pada hasil survei opini semacam ini bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com