Sigma: Bawaslu Seharusnya Tak Sulit Tindak Lanjuti Kasus Agung

Kompas.com - 27/03/2009, 17:04 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelapor dugaan pelanggaran kampanye oleh Agung Laksono, Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia, menilai, seharusnya Bawaslu dan pihak kepolisian tidak kesulitan untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan caleg Golkar untuk Dapil DKI Jakarta itu.

Koordinator Kepemiluan Sigma, Said Salahuddin, mengatakan, sebagai pemantau, pihaknya wajib menyampaikan temuan untuk dikaji lebih jauh oleh pengawas pemilu. "Kalau memang melihat ada indikasi (pelanggaran), Bawaslu dan polisi seharusnya tidak sulit mencari saksi dalam hal temuan awal dari orang-orang yang ada di lokasi," ujar Said, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/3).

Agung Laksono dilaporkan terkait dugaan melakukan kampanye di luar jadwal, saat berlangsungnya pengobatan gratis di Ciracas, Jakarta Timur, pada 21 Maret lalu. Namun, Said menyayangkan pengawas pemilu yang juga berada di lokasi, seharusnya bisa menjadi saksi, terkesan menepis adanya dugaan pelanggaran. "Tapi, yang kita dengar, pengawas di level bawah justru menyatakan tidak melihat ada dugaan. Kesannya langsung menepis," ujar dia.

Pelaporan atas kasus ini, menurut Said, seharusnya menjadi momentum bagi Bawaslu untuk menunjukkan bahwa mereka independen dan tidak tebang pilih dalam menindaklanjuti berbagai kasus dugaan pelanggaran pemilu. Sigma sendiri, dikatakannya, tidak punya kewajiban untuk melengkapi alat bukti agar menguatkan laporan. Hal itu, menurut Said, menjadi ranah dan kewajiban pengawas.

"Kami sudah dua kali melengkapi bukti. Seharusnya, pelapor, siapa pun itu jangan dibebani pekerjaan berat untuk mencari saksi atau bukti lagi. Tugas pengawas untuk memperkuat bukti, jika memang ada indikasi pelanggaran," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X