KPU Harus Tindak Tegas Kesalahan Produksi dan Distribusi Logistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesalahan pencetakan masih dijumpai pada surat suara. Distribusi logistik pemilu juga belum tersebar secara merata ke seluruh daerah. Padahal, pemilu tinggal menghitung hari. Kesemrawutan dalam pengadaan dan distribusi logistik, dikhawatirkan akan menyebabkan pemilu tak berjalan serentak.

Sekretaris Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Turmudji mengatakan, KPU harus bertindak tegas terhadap tanggung jawab perusahaan pemenang tender logistik pemilu. "Hal ini berkait dengan produksi dan distribusi logistik yang masih bermasalah, seperti banyaknya surat suara rusak, salah kirim dan terlambat sampai," ujar Turmudji, pada jumpa pers, di Jakarta, Kamis ( 26/3 ).

KPU juga diminta untuk memperbaiki sistem pengawasan produksi dan distribusi yang masih kacau. "Perusahaan seolah dilepas sendiri tanpa adanya tanggung jawab KPU untuk turut melakukan supervisi," lanjutnya.

Dikatakan Turmudji, selama ini KPU dinilai selalu mencari-cari alasan atas setiap laporan atau temuan masyarakat yang menemukan berbagai persoalan terkait persiapan pemilu. Persoalan lain yang dianggap mengganggu persiapan pemilu, diantaranya mengenai batas waktu pelaporan kekurangan surat suara yang terlalu mepet, yaitu pada 29 Maret mendatang.

"Ternyata, KPU juga tidak melakukan rekapitulasi surat suara yang rusak. Kalaupun ada, data itu hanya data per kabupaten/kota dan bukan jenis surat suara serta bentuk kerusakannya," ujar Turmudji.