PKS dan Demokrat Bisa Berkoalisi

Kompas.com - 17/03/2009, 16:57 WIB
Editor

SAMARINDA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat bisa berkoalisi lewat Pemilihan Umum 2009. Kedua partai dinilai memiliki semangat mirip, yakni reformasi di pemerintahan dan legislatif.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Anis Matta mengemukakan itu menjawab pertanyaan pers seusai berpidato dalam rapat umum di Lapangan Gedung Olahraga Segiri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (17/3).

"Sejauh ini, iya," kata Anis Matta menjawab pertanyaan pers apakah platform Demokrat mirip dengan PKS. Kedua partai memiliki kesamaan pandangan, yakni masih perlunya reformasi pemerintahan dan legislatif.

Untuk itu, menurut Anis Matta, PKS bisa berkoalisi dengan Demokrat. Namun, terkait koalisi, PKS sedang mengadakan survei kepada kalangan kader se-Indonesia untuk melihat kecenderungan terhadap bakal calon presiden tertentu dan partai politik tertentu.

Anis Matta mengatakan, koalisi diperlukan untuk pemerintahan yang kuat. PKS merupakan salah satu partai pendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla yang kini memerintah.

Meski demikian, menurut Anis Matta, koalisi yang dibentuk pada 2004 itu kini rapuh dengan perginya Partai Golkar yang sampai sekarang mengusung Jusuf Kalla sebagai bakal calon presiden.

Anis Matta mengutarakan, PKS akan mengevaluasi kontrak politik dengan Yudhoyono. Presiden diakui menjalani sejumlah agenda dalam kontrak, seperti memperjuangkan kemerdekaan Palestina, anggaran pendidikan 20 persen, dan pemberantasan korupsi.

"Tetapi ada juga masalah komunikasi," kata Anis Matta. Yang dimaksud ialah PKS merasa tidak diajak komunikasi saat Presiden mengambil kebijakan menaikkan harga BBM meski kemudian menurunkannya.

Anis Matta mengatakan, dalam kampanye ini, PKS menjual isu reformasi DPR. PKS menilai menguatnya peran dan wewenang yang diberikan untuk DPR, lembaga legislatif ini justru rentan melakukan tindak pidana korupsi.

Anis Matta menyatakan, PKS menjamin bahwa calon anggota DPR dari partai ini diikat dengan kontrak politik. PKS juga memiliki pengadilan syariah dan badan penegak disiplin organisasi sebagai dua lembaga pemantau perilaku anggota legislatif se-Indonesia.

Anis Matta menambahkan, PKS akan menindak tegas para kadernya yang terlibat korupsi. "Tidak ada ampun," tegasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penularan Virus Corona Kini Terjadi di 32 Provinsi, Ini Sebarannya...

Penularan Virus Corona Kini Terjadi di 32 Provinsi, Ini Sebarannya...

Nasional
Komjen Iwan Bule Pensiun dari Polri Per 1 April Besok

Komjen Iwan Bule Pensiun dari Polri Per 1 April Besok

Nasional
Jubir Pemerintah: Sudah Terbukti Secara Ilmiah Sabun Bisa Hancurkan Virus Corona

Jubir Pemerintah: Sudah Terbukti Secara Ilmiah Sabun Bisa Hancurkan Virus Corona

Nasional
Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Nasional
Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Nasional
Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Nasional
Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Nasional
Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Nasional
Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

Nasional
Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Nasional
Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Nasional
Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Nasional
Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X