Negara Demokratis Tak Punya Tahanan Politik

Kompas.com - 13/03/2009, 18:56 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebelum melakukan proses pemilu yang direncanakan tahun 2010, junta militer Burma harus melepaskan ribuan tahanan politik terlebih dahulu. Karena negara yang demokratis tidak terwujud jika masih memiliki tahanan poltik. Demikian yang dikatakan oleh Swandaru, perwakilan dari Imparsial di Jakarta, Jumat (13/3).

"Saat ini tahanan politik di Myanmar berjumlah 2.300 orang dan mereka ditangkap tanpa dilengkapi surat penangkapan, suatu negara tidak akan menjadi demokratis kalau masih mempunyai tahanan poltik," kata Daru.

Rata-rata tahanan politik tersebut dijatuhi hukuman 63 tahun sampai 105 tahun, tanpa melalui proses persidangan terlebih dahulu. Melihat hal tersebut, beberapa organisasi HAM yaitu di Indonesia meminta pemerintah untuk membantu melepaskan tahanan politik di Burma.

"Pemerintah Indonesia harus membantu pelepasan tahanan-tahanan politik itu, agar demokratisasi di Burma cepat terwujud," terang Daru.


Sependapat dengan Daru, Rafendi Djamin, Koordinator Indonesia's NGO Coalition for International Human Right Advocacy mengatakan, untuk membantu Burma menjadi negara yang demoktaris, Pemerintah Indonesia perlu memberikan bantuan pelepasan tahanan poltik.

"Dulu Indonesia pernah mengalami situasi yang sama seperti di Burma, mempunyai banyak tahanan politik. Namun setelah reformasi, Indonesia tidak lagi mempunyai tahanan politik dan baru negara kita hidup secara demoktaris," ujar Rafendi.

Namun sayang, lanjut Rafendi, Pemerintah Indonesia saat ini masih disibukkan dengan masalah nasional dan masih merasa khawatir dari sisi keamanan di wilayah perbatasan. "Indonesia yang mengaku sebagai negara yang demokratis justru terkesan enggan untuk membantu demokratisasi di Burma, pemerintah tidak lagi up to date dalam pemajuan HAM," ujar Rafendi.

Penggalangan dukungan pembebasan tahan politik di Burma, juga dilakukan secara serentak oleh masyarakat sipil di beberapa benua, seperti Asia, Eropa, dan Australia. "Mereka melakukan kampanye global meminta pembebasan tahanan poltik sebelum pemilu di Burma tahun 2010 dan memastikan proses demokratisasi di Burma akan benar-benar terwujud," kata Rafendi. (C5-09)



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X