Negara Demokratis Tak Punya Tahanan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebelum melakukan proses pemilu yang direncanakan tahun 2010, junta militer Burma harus melepaskan ribuan tahanan politik terlebih dahulu. Karena negara yang demokratis tidak terwujud jika masih memiliki tahanan poltik. Demikian yang dikatakan oleh Swandaru, perwakilan dari Imparsial di Jakarta, Jumat (13/3).

"Saat ini tahanan politik di Myanmar berjumlah 2.300 orang dan mereka ditangkap tanpa dilengkapi surat penangkapan, suatu negara tidak akan menjadi demokratis kalau masih mempunyai tahanan poltik," kata Daru.

Rata-rata tahanan politik tersebut dijatuhi hukuman 63 tahun sampai 105 tahun, tanpa melalui proses persidangan terlebih dahulu. Melihat hal tersebut, beberapa organisasi HAM yaitu di Indonesia meminta pemerintah untuk membantu melepaskan tahanan politik di Burma.

"Pemerintah Indonesia harus membantu pelepasan tahanan-tahanan politik itu, agar demokratisasi di Burma cepat terwujud," terang Daru.

Sependapat dengan Daru, Rafendi Djamin, Koordinator Indonesia's NGO Coalition for International Human Right Advocacy mengatakan, untuk membantu Burma menjadi negara yang demoktaris, Pemerintah Indonesia perlu memberikan bantuan pelepasan tahanan poltik.

"Dulu Indonesia pernah mengalami situasi yang sama seperti di Burma, mempunyai banyak tahanan politik. Namun setelah reformasi, Indonesia tidak lagi mempunyai tahanan politik dan baru negara kita hidup secara demoktaris," ujar Rafendi.

Namun sayang, lanjut Rafendi, Pemerintah Indonesia saat ini masih disibukkan dengan masalah nasional dan masih merasa khawatir dari sisi keamanan di wilayah perbatasan. "Indonesia yang mengaku sebagai negara yang demokratis justru terkesan enggan untuk membantu demokratisasi di Burma, pemerintah tidak lagi up to date dalam pemajuan HAM," ujar Rafendi.

Penggalangan dukungan pembebasan tahan politik di Burma, juga dilakukan secara serentak oleh masyarakat sipil di beberapa benua, seperti Asia, Eropa, dan Australia. "Mereka melakukan kampanye global meminta pembebasan tahanan poltik sebelum pemilu di Burma tahun 2010 dan memastikan proses demokratisasi di Burma akan benar-benar terwujud," kata Rafendi. (C5-09)