Negara Demokratis Tak Punya Tahanan Politik

Kompas.com - 13/03/2009, 18:56 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebelum melakukan proses pemilu yang direncanakan tahun 2010, junta militer Burma harus melepaskan ribuan tahanan politik terlebih dahulu. Karena negara yang demokratis tidak terwujud jika masih memiliki tahanan poltik. Demikian yang dikatakan oleh Swandaru, perwakilan dari Imparsial di Jakarta, Jumat (13/3).

"Saat ini tahanan politik di Myanmar berjumlah 2.300 orang dan mereka ditangkap tanpa dilengkapi surat penangkapan, suatu negara tidak akan menjadi demokratis kalau masih mempunyai tahanan poltik," kata Daru.

Rata-rata tahanan politik tersebut dijatuhi hukuman 63 tahun sampai 105 tahun, tanpa melalui proses persidangan terlebih dahulu. Melihat hal tersebut, beberapa organisasi HAM yaitu di Indonesia meminta pemerintah untuk membantu melepaskan tahanan politik di Burma.

"Pemerintah Indonesia harus membantu pelepasan tahanan-tahanan politik itu, agar demokratisasi di Burma cepat terwujud," terang Daru.

Sependapat dengan Daru, Rafendi Djamin, Koordinator Indonesia's NGO Coalition for International Human Right Advocacy mengatakan, untuk membantu Burma menjadi negara yang demoktaris, Pemerintah Indonesia perlu memberikan bantuan pelepasan tahanan poltik.

"Dulu Indonesia pernah mengalami situasi yang sama seperti di Burma, mempunyai banyak tahanan politik. Namun setelah reformasi, Indonesia tidak lagi mempunyai tahanan politik dan baru negara kita hidup secara demoktaris," ujar Rafendi.

Namun sayang, lanjut Rafendi, Pemerintah Indonesia saat ini masih disibukkan dengan masalah nasional dan masih merasa khawatir dari sisi keamanan di wilayah perbatasan. "Indonesia yang mengaku sebagai negara yang demokratis justru terkesan enggan untuk membantu demokratisasi di Burma, pemerintah tidak lagi up to date dalam pemajuan HAM," ujar Rafendi.

Penggalangan dukungan pembebasan tahan politik di Burma, juga dilakukan secara serentak oleh masyarakat sipil di beberapa benua, seperti Asia, Eropa, dan Australia. "Mereka melakukan kampanye global meminta pembebasan tahanan poltik sebelum pemilu di Burma tahun 2010 dan memastikan proses demokratisasi di Burma akan benar-benar terwujud," kata Rafendi. (C5-09)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Nasional
KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Nasional
Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Nasional
Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Nasional
Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Nasional
Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Nasional
Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Nasional
Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

Nasional
Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

Nasional
Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

Nasional
Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Tetap Izinkan Sekolah Tatap Muka

Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Tetap Izinkan Sekolah Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X