Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sultan dan JK Punya Peluang Sama

Kompas.com - 28/02/2009, 21:02 WIB

SEMARANG, SABTU - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Surya Paloh mengatakan Jusuf Kalla (JK) dan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X memiliki peluang yang sama untuk menjadi calon presiden (capres) dari partai ini. Pernyataan tersebut diungkap Surya Paloh setelah melakukan konsolidasi dengan DPD tingkat II Partai Golkar se-Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (28/2).

"Pencalonan Sri Sultan menjadi capres juga baik. Selama belum ada keputusan partai, tentu keduanya memiliki kesempatan yang tidak jauh berbeda," katanya.

Ia mengatakan siapa pun yang nanti menjadi capres harus didukung. "Hanya saja, jika keputusan partai telah ditetapkan, tetapi masih ada yang mencalonkan diri, maka pencalonannya dianggap di luar keputusan partai," tambahnya.

Hal itu, menurut dia, juga menjadi hak masing-masing individu untuk mencalonkan diri. Mengenai capres alternatif, pihaknya mengakui ada beberapa orang, namun hasil akhirnya ditetapkan melalui keputusan resmi. "Yang pasti, keputusan mengenai capres ditentukan setelah pemilu legislatif 2009," imbuhnya.

Demikian pula penentuan calon wakil presiden (cawapres) dari Partai Golkar, menurut dia juga belum dibicarakan, karena masih memantapkan capres-nya. Figur capres yang akan dipilih Partai Golkar nanti, kata dia akan mempertimbangkan kesanggupan dalam meneruskan perjuangan bersama guna menjalankan misi idealisme membangun bangsa Indonesia ke depan.

"Kesempatan tidak hanya dari kader Parti Golkar, namun kader partai lain juga terbuka kesempatan untuk itu," katanya.

Menanggapi anggapan sejumlah pihak bahwa Partai Golkar dirangkul PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dia menyambut baik jika memang ada sejumlah partai politik yang berniat berkoalisi dengan Golkar.

"Kami akan menghargai semua pihak yang ingin bekerjasama. Dengan PKS hanya sekedar bertukar pikiran, belum bisa dipastikan," katanya.  Koalisi dengan partai mana pun, kata dia Golkar akan memberikan perlakuan yang sama sepanjang mereka sayang terhadap negeri ini.

"Apalagi dengan PDIP yang jelas memiliki platform kebangsaan yang sama," katanya.   

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com