Sultan dan JK Punya Peluang Sama

Kompas.com - 28/02/2009, 21:02 WIB
Editor

SEMARANG, SABTU - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Surya Paloh mengatakan Jusuf Kalla (JK) dan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X memiliki peluang yang sama untuk menjadi calon presiden (capres) dari partai ini. Pernyataan tersebut diungkap Surya Paloh setelah melakukan konsolidasi dengan DPD tingkat II Partai Golkar se-Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (28/2).

"Pencalonan Sri Sultan menjadi capres juga baik. Selama belum ada keputusan partai, tentu keduanya memiliki kesempatan yang tidak jauh berbeda," katanya.

Ia mengatakan siapa pun yang nanti menjadi capres harus didukung. "Hanya saja, jika keputusan partai telah ditetapkan, tetapi masih ada yang mencalonkan diri, maka pencalonannya dianggap di luar keputusan partai," tambahnya.

Hal itu, menurut dia, juga menjadi hak masing-masing individu untuk mencalonkan diri. Mengenai capres alternatif, pihaknya mengakui ada beberapa orang, namun hasil akhirnya ditetapkan melalui keputusan resmi. "Yang pasti, keputusan mengenai capres ditentukan setelah pemilu legislatif 2009," imbuhnya.

Demikian pula penentuan calon wakil presiden (cawapres) dari Partai Golkar, menurut dia juga belum dibicarakan, karena masih memantapkan capres-nya. Figur capres yang akan dipilih Partai Golkar nanti, kata dia akan mempertimbangkan kesanggupan dalam meneruskan perjuangan bersama guna menjalankan misi idealisme membangun bangsa Indonesia ke depan.

"Kesempatan tidak hanya dari kader Parti Golkar, namun kader partai lain juga terbuka kesempatan untuk itu," katanya.

Menanggapi anggapan sejumlah pihak bahwa Partai Golkar dirangkul PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dia menyambut baik jika memang ada sejumlah partai politik yang berniat berkoalisi dengan Golkar.

"Kami akan menghargai semua pihak yang ingin bekerjasama. Dengan PKS hanya sekedar bertukar pikiran, belum bisa dipastikan," katanya.  Koalisi dengan partai mana pun, kata dia Golkar akan memberikan perlakuan yang sama sepanjang mereka sayang terhadap negeri ini.

"Apalagi dengan PDIP yang jelas memiliki platform kebangsaan yang sama," katanya.   



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X