Putusan MK Terkait Iklan Kampanye Dinilai Tepat

Kompas.com - 24/02/2009, 12:07 WIB
Editor

JAKARTA, SELASA — Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai bahwa pasal-pasal yang mengatur tentang iklan kampanye pada UU 10/2008 tentang Pemilu Legislatif bertentangan dengan kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dinilai sangat tepat.

"Para hakim MK sangat paham terhadap perlindungan pers dan kebebasan pendapat," ujar Pemimpin Redaksi Harian Terbit Tarman Azzam, Selasa (24/2) di MK, Jakarta.

Menurutnya, keputusan tersebut sangat bersejarah, dan dapat memberikan manfaat kepada bangsa karena dengan demikian tidak ada lagi sanksi hingga pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau izin penerbitan media cetak, sebagaimana diatur dalam salah satu pasal yang dimohonkan, Pasal 99 Ayat 1F UU 10/2008 tentang Pemilu Legislatif.

Sidang diketuai oleh Ketua MK Mahfud MD, dan beranggotakan tujuh orang, yaitu HM Arsyad Sanusi, HM Akil Mochtar, Maria F Indrati, HA Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Muhammad Alim, dan Achmad Sodiki. Sebelumnya, para pemohon yang terdiri amtara lain Pemimpin Redaksi Harian Terbit Tarman Azzam, Pemred Sinar Harapan Kristanto Hartadi, Pemred Harian Merdeka Sasongko Tedjo, Pemred Harian Rakyat Merdeka Ratna Susilowati, dan beberapa pemred media lainnya gugatan tentang aturan iklan kampanye.

Mereka memberikan kuasanya kepada Torozatulo Mandrofa dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum PWI Pusat. Pasal-pasal yang dimohonkan, antara lain, Pasal 93 Ayat 3 dan 4; Pasal 94 Ayat 1, 2, dan 3; Pasal 95 Ayat 1, 2, 3, dan 4; Pasal 96 Ayat 4, 5, 6, dan 7; Pasal 97, Pasal 98 Ayat 1, 2, 3, dan 4; dan Pasal 99 Ayat 1 dan 2.

Pada intinya, pasal-pasal tersebut mempermasalahkan klausa yang menyatakan media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye.

Menurut pemohon, ketentuan tersebut tidak menjelaskan bagaimana solusinya jika ada peserta kampanye yang tidak mempunyai uang atau tidak ada pihak yang mau bekerja sama dalam bentuk iklan layanan masyarakat. Padahal, iklan adalah sumber pembiayaan berlangsungnya perusahaan pers.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Forum PBB, Jokowi Bicara Marjinalisasi Perempuan di Afghanistan hingga Krisis Myanmar

Di Forum PBB, Jokowi Bicara Marjinalisasi Perempuan di Afghanistan hingga Krisis Myanmar

Nasional
Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Nasional
Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Nasional
Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Hadiri Vaksinasi bagi 10.000 Pekerja Media yang Diselenggarakan KG dan Dewan Pers

Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Hadiri Vaksinasi bagi 10.000 Pekerja Media yang Diselenggarakan KG dan Dewan Pers

Nasional
Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Nasional
Di PBB, Menlu Sampaikan Keprihatinannya atas Diskriminasi Penerimaan Vaksin Covid-19 di Afrika

Di PBB, Menlu Sampaikan Keprihatinannya atas Diskriminasi Penerimaan Vaksin Covid-19 di Afrika

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Punya Harta Rp 478 Juta

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Punya Harta Rp 478 Juta

Nasional
Jubir Pemerintah: Pakai Masker Berlaku untuk Semua Level PPKM

Jubir Pemerintah: Pakai Masker Berlaku untuk Semua Level PPKM

Nasional
Berstatus Tersangka Suap Dana Hibah BNPB, Andi Merya Nur Baru 3 Bulan Menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur

Berstatus Tersangka Suap Dana Hibah BNPB, Andi Merya Nur Baru 3 Bulan Menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur

Nasional
Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih jika Pandemi Terkendali

Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih jika Pandemi Terkendali

Nasional
Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Nasional
Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Nasional
Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.