Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosialisasi Pemilu Tersendat

Kompas.com - 24/02/2009, 03:11 WIB

JAKARTA,SENIN-Meski pemilihan umum legislatif tinggal 44 hari lagi, sosialisasi belum sampai ke masyarakat. Bahkan, tidak sedikit warga yang masih ”buta” mengenai persoalan teknis sederhana, seperti cara mencontreng surat suara.

Sampai Senin (23/2), surat suara belum tiba di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, kecuali tinta. Sosialisasi pun masih sangat minim, bahkan di sejumlah kecamatan di NTT kegiatan sosialisasi belum pernah dilakukan.

”Persoalan ini melahirkan kebingungan masyarakat sampai tingkat desa, termasuk hal-hal teknis. Misalnya, sosialisasi pemilu, distribusi surat suara, tinta, dan mencontreng atau coblos,” kata Ketua KPU NTT John Depa.

Kondisi serupa terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga belum mengetahui secara pasti bagaimana tata cara penggunaan surat suara karena belum ada sosialisasi dari KPU. Warga umumnya mengetahui informasi secara tidak lengkap dari iklan di media massa.

Sejumlah warga yang ditemui Senin kemarin mengaku baru mengetahui bahwa ada perubahan cara pemilihan dari mencoblos menjadi mencontreng. ”Dulu kan hanya memilih lambang partai, sekarang nama caleg (calon anggota legislatif). Namun, di bagian mana yang harus dicontreng, belum tahu,” kata Usman (40), warga Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang.

Ketua KPU Kabupaten Cianjur Unang Margana mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum memperoleh contoh surat suara dari KPU Pusat.

Kewalahan

Waktu yang sangat singkat untuk melakukan sosialisasi membuat KPU daerah maupun caleg kewalahan, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil. ”Yang membuat kami kewalahan adalah waktu yang sangat mepet. Kami harus bekerja keras untuk melakukan sosialisasi. Di daerah yang mudah terjangkau saja sulit, apalagi di daerah yang terpencil dengan kondisi anggaran yang terbatas,” kata anggota KPU Sulawesi Tengah, Yahdi Basmah, di Palu, Senin.

Sulitnya sosialisasi juga diakui Muammar, caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ia mengaku hampir tidak bisa lagi menyosialisasikan partainya, berhubung energinya terkuras untuk menjelaskan soal contreng.

”Kami harus ke konstituen membawa tanda gambar dan menjelaskan bagaimana cara mencontreng. Ini kan harusnya kerja KPU sebagai lembaga yang berkompeten dan diberi anggaran untuk itu. Tapi, akhirnya kamilah yang lebih sibuk melakukan sosialisasi. Bahkan, kadang kami sampai lupa memperkenalkan partai,” ungkapnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com