Legal Standing Pemohon Uji Materi UU Pornografi Tak Jelas

Kompas.com - 23/02/2009, 12:04 WIB
Editor

JAKARTA, SENIN - Majelis hakim menilai permohonan pertama uji materi Undang-Undang Pornografi, tidak memuat kepastian kedudukan hukum (legal standing) pemohon.

Dalam permohonannya, pemohon mengatasnamakan sebagai masyarakat hukum adat. Legal standing ini dinilai majelis tidak sesuai dengan Putusan MK No. 31/PUU-5 tahun 2007 tentang ketentuan siapa yang bisa dianggap sebagai masyarakat adat.

"Ini ada 11 pihak yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Tapi dalam pemaparan disebut-sebut masyarakat Papua, Betawi, dan lain-lain. Apa relevansinya? Para pemohon merupakan kesatuan hukum adat, coba baca putusan MK No. 31/PUU-5 tahun 2007 tentang siapa yang merupakan masyarakat hukum adat," ujar Ketua Majelis Hakim, Maria Farida Indriati, di Ruang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (23/2).

Menurut anggota majelis hakim, Akil Mochtar, pemohon lebih tepat disebut sebagai organisasi masyarakat (ormas). "Kalau tidak, saudara pertimbangkan kembali, lebih baik kan perorangan warga negara, biar jelas. Kantor pengacara sebesar Pak OC (Kaligis) itu kecerobohan yang besar," kata dia.


Pengacara pemohon juga dinilai tidak teliti dalam menyusun permohonan. Penulisan pasal yang dimohonkan, salah. Pada pembukaan permohonan, pasal yang dipermasalahkan adalah pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1, pasal 10 UU Pornografi. Namun dalam diktum permohonan, pasal 1 angka 1 ditulis "pasal 1 ayat (1)," sedangkan pasal itu tidak ada dalam UU Pornografi.

"Sementara pasal 4 dan 10 tidak sesuai dengan petitum (hal yang dimohonkan.red)," tutur Akil.

"Tolong dibaca dulu. Nanti permohonannya tidak dikabulkan, menyalahkan MK," lanjutnya.

Oleh karena itu, majelis hakim mengembalikan permohonan untuk direvisi. Pemohon masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan kembali revisi.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X