PMHAM Pemohon Pertama Uji Materi UU Pornografi

Kompas.com - 23/02/2009, 11:13 WIB
Editor

JAKARTA, SENIN — Persatuan Masyarakat Hukum Adat Minahasa (PMHAM) mengajukan permohonan uji materi UU Pornografi ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mempermasalahkan Pasal 1 angka 1 yang memuat definisi "pornografi", Pasal 4 ayat (1) yang dianggap melanggar hak konstitusi para pekerja seni, dan Pasal 10. "Pemohon menilai pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pancasila dan amandemen UUD 1945," ujar pengacara PMHAM, Rachmawati, dalam persidangan di Ruang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (23/2).

Menurut pemohon, definisi pornografi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU ini memuat pengertian yang sangat bias dan dangkal untuk membatasi apa yang dimaksud dengan pornografi.

Pemohon berpendapat, definisi pornografi tidak memberikan batasan yang jelas dan pasti untuk menilai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Selain itu, mereka menilai Pasal 4 ayat (1) telah melanggar hak konstitusional pekerja seni, khususnya di wilayah Minahasa. Sebab, lanjut Rachmawati, para pekerja seni itu mencari nafkah dengan menjual lukisan, ukiran, pahatan, dan patung-patung yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan. "Oleh karena itu, ketentuan dalam pasal ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945," kata dia.

Pemohon juga memandang ketentuan dalam Pasal 10 UU telah memberikan definisi kabur mengenai istilah "menggambarkan ketelanjangan." Istilah ini telah mengandung tafsir subyektif yang beragam di antara daerah di Indonesia. Sejak awal pembentukan, UU No 44/2008 ini telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan definisi pornografi itu sendiri.

Berbagai seruan menolak UU Pornografi ini bahkan muncul dari organisasi kewanitaan. Demonstrasi-demonstrasi mewarnai pengesahannya. Tak sedikit golongan masyarakat yang mengatakan akan mengajukan gugatan ke MK jika UU ini disahkan. PMHAM adalah organisasi masyarakat pertama yang mengajukan uji materi atas UU Pornografi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X