Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Iklan Pemilu "Rumpi Lapak" Dinilai Menyesatkan Orang Bali

Kompas.com - 20/02/2009, 15:20 WIB

DENPASAR, JUMAT — Salah satu iklan sosialisasi Pemilu 2009 yang dibuat KPU dinilai menyesatkan masyarakat Bali. Sebab, iklan layanan masyarakat yang dimuat di sejumlah media massa elektronik itu justru mengajak warga Bali memilih caleg yang tidak jujur dan prorakyat.

Kesalahpahaman masyarakat Bali mungkin saja muncul terkait adanya penggunaan bahasa Jawa dalam iklan berjudul Rumpi Lapak itu. Dalam salah satu adegan iklan yang juga menampilkan dua bintang televisi, Omesh dan Rizna Jeng Kelin Nyctagina, itu ada dialog berbunyi, "Pilih sing jujur, sing prorakyat", yang digunakan untuk menyambung ajakan pengenalan dan pemilihan caleg dalam pemilu.

Penggunaan kalimat pilih "sing jujur, sing prorakyat" itu secara harafiah dalam bahasa Bali artinya pilih saja yang tidak jujur dan tidak prorakyat. Sebab, kata sing dalam bahasa Bali berarti tidak. Ini berkebalikan dengan arti harafiah dalam bahasa Jawa yang berarti ajakan untuk memilih (caleg) yang jujur dan prorakyat. Meski hanya satu kalimat, tetapi arti yang berkebalikan itu bisa menimbulkan kesalahpahaman.

"Orang Bali bisa saja terkecoh, atau salah menginterpretasikan. Agar tidak salah kaprah, kami minta iklan itu ditarik atau minimal dikoreksi," kata Ketut Subagya, salah satu warga Renon, Denpasar, Jumat (20/2).

Anggota KPU Pusat I Gusti Putu Arta yang dihubungi mengaku belum tahu kemasan iklan Rumpi Lapak itu. Ia menyatakan akan mengecek dan memerhatikan makna dalam iklan itu secara utuh.

"Supaya tidak ada salah makna. Tujuan iklan adalah menyampaikan pesan yang persepsinya sama di semua daerah. Kalau ada kekeliruan harus kita koreksi dan revisi," kata Arta.

Iklan Rumpi Lapak diluncurkan KPU pada akhir pekan pertama Februari lalu, bersama iklan berjudul Contreng, Cincaylah. Dua iklan tersebut merupakan kerja sama dan bagian dari proyek dukungan pemilu dari United Nations Development Program (UNDP) dengan total dana Rp 3,6 miliar.

Target sasaran iklan terbaru ini adalah kaum muda, perempuan, masyarakat pinggiran, serta kaum difable. Iklan itu rencananya ditayangkan di sejumlah media massa hingga 8 April 2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com