Industri Rambut Palsu di Purbalingga Kritis

Kompas.com - 29/01/2009, 19:46 WIB
Editor

PURBALINGGA, KAMIS — Bulan Maret nanti sebagian besar industri rambut dan bulu mata palsu di Purbalingga, Jawa Tengah, diperkirakan akan memasuki masa kritis. Pasalnya, kontrak dengan pembeli di luar negeri selesai pada bulan tersebut, sementara kontrak baru belum ada kejelasan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Purbalingga, Saryono, Kamis (29/1), mengungkapkan, habisnya masa kontrak pada bulan Maret tersebut menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha rambut dan bulu mata palsu di Purbalingga. Sebab, kondisi perekonomian global saat ini masih sulit, terutama di Amerika dan Eropa sehingga sulit mendapatkan pembeli baru. Padahal, dua kawasan itu adalah tujuan utama ekspor wig dan bulu mata palsu dari Purbalingga.

"Kami tidak tahu apakah setelah kontrak selesai bulan Maret nanti akan ada perpanjangan lagi. Saat ini Amerika Serikat masih krisis," ujar Saryono.

Saat ini yang bisa dilakukan perusahaan-perusahaan rambut di Purbalingga adalah melobi pembeli dari luar negeri agar bersedia melanjutkan kontrak. Namun, hal tersebut diperkirakan sulit di tengah situasi global seperti sekarang ini.

Industri yang paling terkena dampak dari selesainya kontrak adalah industri wig. Sebab, produk wig adalah barang yang tak habis pakai. Di tengah situasi sulit seperti ini, konsumen biasanya cenderung berhemat dengan mengurangi pembelian wig baru. Hal itu berbeda dengan produk bulu mata palsu yang sekali pakai.

Di Purbalingga terdapat 18 perusahaan wig dan bulu mata palsu berskala besar. Umumnya mereka adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA). Mereka memperkerjakan sekitar 28.000 orang. Di samping perusahaan PMA, di Purbalingga juga terdapat lebig dari 200 perusahaan wig dan bulu mata palsu skala menengah dan rumah tangga. Secara total, industri wig dan bulu mata palsu di Purbalingga mampu menyerap sekitar 50.000 tenaga kerja.

Saryono mengatakan, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pemutusan hubungan kerja (PHK) menjelang masa selesainya kontrak ekspor di industri wig dan bulu mata palsu di Purbalingga. "Semoga tidak sampai ada PHK," tandas dia.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purbalingga Bambang Dwi mengatakan, industri rambut dan bulu mata palsu merupakan industri yang paling besar di Purbalingga. Hampir semuanya berorientasi ekspor. Namun, sebagian besar kegiatan ekspornya masih tergantung kepada perusahaan dagang di luar Purbalingga, terutama usaha skala kecil dan menengah.

"Ke depan kami ingin industri di Purbalingga mampu menjual dan memasarkan sendiri produknya dengan pembeli di luar negeri. Inilah pentingnya ada trading house," ungkap dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

Nasional
Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X