Industri Rambut Palsu di Purbalingga Kritis

Kompas.com - 29/01/2009, 19:46 WIB
Editor

PURBALINGGA, KAMIS — Bulan Maret nanti sebagian besar industri rambut dan bulu mata palsu di Purbalingga, Jawa Tengah, diperkirakan akan memasuki masa kritis. Pasalnya, kontrak dengan pembeli di luar negeri selesai pada bulan tersebut, sementara kontrak baru belum ada kejelasan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Purbalingga, Saryono, Kamis (29/1), mengungkapkan, habisnya masa kontrak pada bulan Maret tersebut menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha rambut dan bulu mata palsu di Purbalingga. Sebab, kondisi perekonomian global saat ini masih sulit, terutama di Amerika dan Eropa sehingga sulit mendapatkan pembeli baru. Padahal, dua kawasan itu adalah tujuan utama ekspor wig dan bulu mata palsu dari Purbalingga.

"Kami tidak tahu apakah setelah kontrak selesai bulan Maret nanti akan ada perpanjangan lagi. Saat ini Amerika Serikat masih krisis," ujar Saryono.

Saat ini yang bisa dilakukan perusahaan-perusahaan rambut di Purbalingga adalah melobi pembeli dari luar negeri agar bersedia melanjutkan kontrak. Namun, hal tersebut diperkirakan sulit di tengah situasi global seperti sekarang ini.


Industri yang paling terkena dampak dari selesainya kontrak adalah industri wig. Sebab, produk wig adalah barang yang tak habis pakai. Di tengah situasi sulit seperti ini, konsumen biasanya cenderung berhemat dengan mengurangi pembelian wig baru. Hal itu berbeda dengan produk bulu mata palsu yang sekali pakai.

Di Purbalingga terdapat 18 perusahaan wig dan bulu mata palsu berskala besar. Umumnya mereka adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA). Mereka memperkerjakan sekitar 28.000 orang. Di samping perusahaan PMA, di Purbalingga juga terdapat lebig dari 200 perusahaan wig dan bulu mata palsu skala menengah dan rumah tangga. Secara total, industri wig dan bulu mata palsu di Purbalingga mampu menyerap sekitar 50.000 tenaga kerja.

Saryono mengatakan, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pemutusan hubungan kerja (PHK) menjelang masa selesainya kontrak ekspor di industri wig dan bulu mata palsu di Purbalingga. "Semoga tidak sampai ada PHK," tandas dia.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purbalingga Bambang Dwi mengatakan, industri rambut dan bulu mata palsu merupakan industri yang paling besar di Purbalingga. Hampir semuanya berorientasi ekspor. Namun, sebagian besar kegiatan ekspornya masih tergantung kepada perusahaan dagang di luar Purbalingga, terutama usaha skala kecil dan menengah.

"Ke depan kami ingin industri di Purbalingga mampu menjual dan memasarkan sendiri produknya dengan pembeli di luar negeri. Inilah pentingnya ada trading house," ungkap dia.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X