KPU Bisa Saja Abaikan Keputusan MK

Kompas.com - 27/01/2009, 21:20 WIB
Editor

SOLO, SELASA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan penentuan calon legislatif (caleg) partai politik berdasar nomor urut—diganti berdasar suara terbanyak—tidak mengikat. Alasannya, MK bukan lembaga legislasi.

"Keputusan MK tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa begitu saja dilaksanakan oleh KPU, karena KPU hanya tunduk kepada undang-undang," tegas Ketua KPU Hafiz Anshary di depan para peserta Rakernas IV PDI-P, di Hotel Sunan, Solo, Jateng, Selasa (27/1) petang.

Hafiz diundang DPP PDI-P untuk memberikan masukan kepada para peserta rakernas terkait rencana Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009. Selain Hafiz, DPP PDI-P juga mengundang Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dan Ketua KPK Antasari Azhar.

Karena itulah, lanjut Hafiz, KPU berinisiatif mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengatur pelaksanaan Pemilu 2009. Adapun tentang penentuan calon terpilih harus mengikuti urutan perolehan suara terbanyak—seperti telah diputuskan oleh MK— menurut Hafiz, juga masih menghadapi kendala tanpa adanya Perppu sebagai payung hukum.

"Namun, KPU bisa mengatur lebih lanjut putusan Mahkamah Konstitusi itu tanpa harus menunggu terbitnya peraturan, seperti Perppu," kata Hafiz.

Dia menambahkan, di antara keputusan KPU itu, penetapan suara sah tidak hanya ditentukan melalui tanda contreng pada nama partai, kolom nomor urut atau nama calon legislatif. Menurutnya, dicoblos pun akan dinyatakan sah, asal tidak dobel.

"Tapi, tolong peserta rakernas tidak menyosialisasikan keabsahan dengan coblosan, karena kami tidak menyediakan alat untuk mencoblos. Untuk sosialisasi, tolong dinyatakan dulu bahwa yang sah adalah yang surat yang diberi tanda contreng," pinta Hafiz.

Pernyataan Hafiz mengundang protes sebagian peserta rakernas. Peserta rakernas yang juga Ketua DPD PDI-P Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie, misalnya, menuduh Hafiz dan KPU bereksperimen dengan menggunakan kewenangannya. Dia mengusulkan agar ada foto yang dicetak di surat suara. Alasannya, banyak warga Papua yang masih buta huruf.

Jimmy mencontohkan, pada Pemilu 2004, karena banyak warga buta huruf, masyarakat hanya menyerahkan surat suara kepada petugas pemungutan suara (KPPS) sekaligus meminta untuk mencobloskan tokoh pilihannya. Dia yakin, pada pemilu April mendatang pun masih akan seperti itu. (JUN/YAT)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Kode Etik Hakim

Prinsip Kode Etik Hakim

Nasional
Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.