Rp 93 Juta per Orang untuk Beasiswa di ITB

BANDUNG, KAMIS — Pemerintah daerah yang ingin membiayai seorang putra daerah bersekolah di Institut Teknologi Bandung harus menyediakan uang minimal Rp 93 juta. Jumlah ini digunakan untuk membiayai pendidikan selama empat tahun atau delapan semester.

"Uang itu di antaranya digunakan untuk membiayai Sumbangan Dana Pendidikan Akademik (SDPA) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Pokok (BPP). Jumlah itu lebih murah daripada pendidikan tinggi teknik berkualitas lainnya yang mencapai Rp 120 juta," kata Wakil Rektor Bidang Akademik ITB Adang Surahman di Bandung.

Menurut Adang, hal ini merupakan bagian dari program ITB yang menyelenggarakan program Kemitraan Nusantara. Tujuannya menjaring calon mahasiswa berprestasi dari kabupaten dan kota. Program ini dimulai sejak tahun 2004.  

"Saat ini, banyak siswa pandai di berbagai daerah. Namun, mereka sulit bisa bersaing karena sering kali tidak mendapat materi pelajaran setara dengan siswa dari kota besar," katanya.

Mekanismenya, bila daerah hanya mengajukan satu orang, maka ia dapat langsung masuk ITB. Dengan catatan, ia adalah siswa terbaik daerah itu. Adapun bila yang dicalonkan lebih dari satu, maka akan dilakukan tes khusus. Satu daerah hanya diwakili satu orang.

Pengalaman tahun lalu, Adang mengatakan, dari total 489 kabupaten dan kota di Indonesia, sekitar 200 kabupaten dan kota menanggapi positif. Namun, hanya 60 kabupaten dan kota yang ikut program kemitraan ini. Saat ini, total siswa kemitraan nasional sebanyak 500 orang. Beberapa daerah yang selalu menanggapi positif, seperti Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir.

Akan tetapi, program ini juga bukan tanpa kendala. Menurut Kepala Subdirektorat Penjaringan Mahasiswa ITB Mindriani Safila, hal paling sering terjadi adalah masalah tanggung jawab pemerintah daerah membiayai anak asuhnya. Beberapa daerah hanya antusias di awal dan melupakan kebutuhan siswa selanjutnya.

Selain itu, pembiayaan pemerintah daerah sering terhenti akibat terjadi pergantian kepala daerah yang baru. Hal ini mengakibatkan siswa terlantar karena tidak ada biaya. Padahal, mereka adalah siswa dengan kemampuan menonjol.  

"Meski sebenarnya tidak diperbolehkan, anak-anak itu mengajukan dan mendapatkan beasiswa dari ITB," katanya.

Mindriani mengatakan, hal ini tidak bisa terus dibiarkan. Seharusnya hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah dari awal berniat membiayai maka harus ada komitmen yang harus dipatuhi.

Oleh karena itu, mulai 2009, ITB akan mengajukan kesepakatan bersama dengan daerah yang ingin mengikuti kemitraan bersama. Terutama mengenai masalah pembiayaan. Diharapkan, daerah menyisihkan pembayaran sebesar minimal Rp 93 juta untuk empat tahun per orang. Uangnya bisa dijaminkan ke ITB dan selanjutnya dikelola membiayai siswa.

"Bila nanti siswa berhenti di tengah jalan, maka sisa uang yang tidak terpakai akan dikembalikan," katanya.