Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Delapan Fraksi Setuju Hakim Agung Pensiun 70 Tahun

Kompas.com - 18/12/2008, 21:20 WIB

JAKARTA, KAMIS - Delapan dari 10 fraksi di DPR menyatakan setuju dengan ketentuan pasal 11 huruf b RUU Mahkamah Agung mengenai batas usia pensiun hakim agung 70 tahun. Hal itu disampaikan dalam pembacaan pandangan akhir RUU MA pada sidang paripurna DPR, Kamis (18/12) malam.

Delapan fraksi tersebut adalah F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-BPD, F-PBR, F-PDS, F-PG dan F-PD.Sementara dua fraksi lainnya, F-PDIP dan F-PPP tetap memberikan catatan atas usulannya. Dalam pandangan akhirnya, F-PDIP secara tegas tidak bisa menerima ketentuan 70 tahun batas usia pensiun. "F-PDIP tetap mengusulkan usia pensiun 65 tahun, dengan pertimbangan tetap konsisten dengan usulan Badan Legislatif bahwa usia pensiun 65 tahun dan disetujui oleh seluruh fraksi," demikian Gayus Lumbuun saat membacakan pandangan akhir fraksinya.

Sedangkan salah satu alasan dukungan atas batas usia pensiun 70 tahun yang disampaikan F-PAN, karena usia 70 tahun dinilai mempunyai orientasi moral dan pertanggungjawaban kepada Tuhan. "Kematian tidak ditentukan dengan usia tua seseorang, tapi usia tua seseorang mendekati kematian sehingga dalam mengambil keputusan akan lebih bijak dan bertanggungjawab," kata juru bicara F-PAN Arbab Paproeka.

Fraksi PKS, yang sebelumnya sikapnya belum diketahui secara tegas, menyatakan bahwa usia 70 tahun dipandang layak sebagai batas usia pensiun hakim agung. Menurut PKS, kebutuhan reformasi di tubuh MA tidak ditentukan dari faktor usia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com