GKR Hemas dan UU Pornografi

Kompas.com - 02/12/2008, 22:31 WIB
Editor

YOGYAKARTA, SELASA--Undang-undang Pornografi yang baru disahkan beberapa bulan yang lalu memberi kesan tersendiri di mata permaisuri Raja Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang juga anggota DPD RI asal provinsi DIY.

"Meskipun sudah disahkan, tapi saya minta hal tersebut ditinjau kembali, sedangkan untuk masyarakat Indonesia saya minta isi UU Pornografi tersebut dibaca kembali," katanya.

Khusus di masyarakat DIY, budaya merupakan hal yang yang melekat dengan nilai - nilai tradisi. Jadi, perlu waktu lama untuk menyesuaikan UU Pornografi di tengan masyarakat yang plural ini. "Dan terbukti, hingga kini UU itu tidak bisa dilakukan," katanya.

Hemas mengatakan bahwa ia tidak pro-pornografi, ia juga tidak setuju jika anak-anak di bawah umur dengan mudah mengakses gambar-gambar orang dewasa. Ia juga tidak setuju jika masih banyak penyanyi dangdut bergoyang tidak senonoh dengan pakaian yang minim.

"Tapi mengapa harus dijadikan UU Pornografi? mengapa tidak dibatasi saja gambar pornografi yang muncul di media? mengapa harus mengatur cara berpakaian manusia?, mengapa harus wanita yang menjadi korban?," katanya.

Hemas mengatakan cara orang memandang pornografi berbeda- beda, hal itu tergantung isi kepala tiap orang.

"Saya heran mengapa yang dipersalahkan hanya cara berpakaian wanita? mengapa laki-laki tidak?, mengapa cara berpakaian penyanyi dangdut Rhoma Irama tidak dilarang? padahal ia sering berpakaian dengan membuka beberapa kancing di dadanya? saya rasa wanita normal juga bereaksi jika meliihat bulu-bulu di dada Rhoma Irama," katanya.

Sementara itu terkait pencalonan diri Sultan HB X menjadi Presiden RI, Hemas mengatakan bahwa ia sedang mempersiapkan hal- hal terkait untuk mendukung langkah suaminya itu.

"Salah satunya adalah memanfatkan jaringan-jaringan yang saya punya di beberapa provinsi di Indonesia, itulah salah satu manfaat saya menjadi anggota DPD RI, jadi temannya banyak," katanya. (ANT)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Nasional
Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

Nasional
Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Nasional
KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X