Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli Capres, Setelah PBR Kini PPPI Digaet

Kompas.com - 16/11/2008, 10:30 WIB

JAKARTA, MINGGU — Undang-undang Pemilihan Presiden mengharuskan setiap partai politik memenuhi kuota 20 persen perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara nasional untuk ikut dalam pesta rakyat 2009. Hal ini dirasa berat oleh sejumlah partai, terutama partai kecil, dan tokoh politik yang berniat untuk mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Oleh karena itu, mereka berbondong-bondong membentuk koalisi guna memenuhi kuota tersebut. Seperti yang dilakukan Rizal Ramli. Setelah beberapa waktu lalu bergabung dengan Partai Bintang Reformasi dalam konvensi PBR, kali ini Rizal memutuskan untuk bergabung dengan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI). Semua itu digabungkannya dalam Koalisi Kesejahteraan dan Kebangkitan.

"Iya. Memang kita ingin ada Koalisi Kesejahteraan dan Kebangkitan. Tentu kami sudah komitmen dengan PBR. Sekarang ditambah dengan P3I dan mudah-mudahan akan ada partai lain sebelum pemilu legeslatif, kekuatan kita cukup lumayan dan bisa jadi pasangan alternatif 2009," ujar Ramli sebelum mendeklarasikan pencalonannya sebagai presiden atas P3I di Hotel Bumi Karsa Bidakara, Minggu (16/11).

Menurut Rizal, pencalonan ini seizin PBR yang telah ditungganginya terlebih dulu. "Ini sudah minta izin dengan bursa PBR. Ya memang sudah ada kesepakatan sebelumnya bisa dilakukan aliansi dengan partai lain, baik melalui konvensi maupun tidak. Karena tidak mungkin menyaingi SBY atau capres lain tanpa aliansi yang kuat. Seperti yang diketahui UU Pilpres itu berat," tuturnya.

Namun, dia tidak bersedia menyebutkan partai mana lagi yang akan digaetnya. Ramli mengatakan nantinya ada tiga atau empat partai lagi yang akan dirangkul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com