Selamat Tinggal (Otorita) Batam - Kompas.com

Selamat Tinggal (Otorita) Batam

Kompas.com - 14/11/2008, 01:57 WIB

Akhir tahun 2008 Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau Otorita Batam, sebagai institusi penguasa di kawasan industri Pulau Batam selama 35 tahun, berakhir. Apa yang telah dibuat Otorita Batam sejak tahun 1973 itu?

Otorita Batam memang sudah melakukan banyak hal untuk menarik investasi. Namun, dibandingkan dengan kawasan Johor Bahru, Malaysia, yang gencar dikembangkan sejak tahun 2000, Batam jauh tertinggal. Tahun 2000, Johor Bahru mengembangkan pelabuhan peti kemas Tanjung Pelepas.

Johor Bahru juga terus menggenjot investasi di kawasan Iskandar Development Region (IDR). IDR yang kemudian diubah menjadi kawasan Iskandar Malaysia baru dipromosikan tahun 2006. Kawasan IDR dirancang untuk pengembangan investasi sampai tahun 2025.

Dengan berdirinya badan pengelola IDR, yaitu Iskandar Regional Development Authority (IRDA), tahun 2007 sampai 2010 IDR ditargetkan mampu menarik investasi 47 miliar ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp 126,9 triliun.

Harapan untuk mengejar ketertinggalan pengembangan kawasan investasi di Batam kini berada pada Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) Batam.

Memang tidak terlalu mudah bagi BP FTZ Batam yang dibentuk pada September 2008 untuk mengejar ketertinggalan itu dan bersaing dengan kawasan IDR. Jika daya saing lemah, Batam sebagai kawasan FTZ pun akan ditinggal oleh investor baru.

Investor mungkin memilih daerah lain dengan infrastruktur yang lebih maju dan berdaya saing. Bahkan, jika persaingan merebut investasi lemah, tidak menutup kemungkinan investor yang ada pun meninggalkan Batam.

Dari perjalanan Otorita Batam, sejak berdiri dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, pengembangan investasi memang banyak dilakukan, misalnya pembangunan kawasan industri. Dari data Otorita Batam sampai tahun 2007 tercatat ada 25 kawasan industri.

Pertumbuhan investasi pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran, sejak tahun 1990 sampai 2007, secara akumulatif total investasi di Batam 13,08 miliar dollar AS atau Rp 125,5 triliun dengan nilai tukar Rp 9.600.

Investasi itu terdiri atas investasi pemerintah 2,60 miliar dollar AS dan investasi swasta 10,47 miliar dollar AS. Investasi swasta terdiri atas swasta domestik 5,71 miliar dollar AS dan swasta asing 4,76 miliar dollar AS.

Dengan pertumbuhan investasi, penerimaan pajak pemerintah dari Batam pun meningkat. Tahun 2007, penerimaan pajak pemerintah dari Batam Rp 1,80 triliun. Tahun 2006, penerimaan pajak dari Batam Rp 1,54 triliun dan tahun 2005 Rp 1,23 triliun.

Akan tetapi, pertumbuhan investasi tersebut selama 35 tahun itu belum memperlihatkan perkembangan kawasan yang membanggakan sesuai dengan visi dan misi. Apa indikatornya? Pertama, pelabuhan. Kedua, zonasi kawasan pengembangan investasi.

Pelabuhan

Salah satu tugas Otorita Batam adalah mengembangkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pengalihkapalan. Bahkan, dalam visi Otorita Batam disebutkan bahwa salah satunya adalah menyediakan jasa kepelabuhanan kelas dunia.

Secara de facto, selama 35 tahun tidak ada pembangunan pelabuhan yang patut dibanggakan atau berkelas ”dunia”. Fasilitas kepelabuhanan masih sangat minim.

Jumlah peti kemas yang dilayani di pelabuhan peti kemas Batu Ampar, khususnya peti kemas untuk barang ekspor dan impor, selama 35 tahun tidak lebih dari 1 juta peti kemas ukuran 20 kaki (twenty foot equivalent units/teus) per tahun.

Sebagai perbandingan, di pelabuhan peti kemas Tanjung Pelepas yang dioperasikan secara efektif tahun 2000, pada tahun 2007 atau dalam tujuh tahun peti kemas yang dilayani mencapai 5,5 juta teus.

Itu berarti Malaysia mampu memanfaatkan letak yang strategis di Johor Bahru untuk merebut pangsa pasar peti kemas Singapura.

Tahun 2007, jumlah peti kemas di pelabuhan Singapura, dari data Port of Singapore Authority/PSA), mencapai 27,7 juta teus.

Zonasi kawasan

Pengembangan kawasan investasi, industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata di Batam masih jauh dari harapan. Investasi yang berkembang selama ini cenderung sporadis.

Sektor properti, seperti perumahan dan rumah toko, tumbuh liar di berbagai kawasan. Industri galangan kapal—industri padat karya—berkembang pesat di bibir pantai di daerah Tanjung Uncang, Batam, dengan segala dampak bagi lingkungan perairan.

Sayangnya, industri galangan kapal di Batam sangat mengandalkan bahan baku impor. Peralatan kapal dan instrumen kapal pun lebih banyak produk impor.

Sebagai gambaran, dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, nilai ekspor nonmigas periode Januari-Juni 2008 sebesar 3,44 miliar dollar AS. Namun, nilai impor nonmigas pada periode yang sama 4,57 miliar dollar AS. Dari kegiatan ekspor impor, Batam memberi kontribusi yang terbesar, yaitu sekitar 80 persen.

Kawasan lain, seperti Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru, termasuk beberapa pulau kecil, untuk pengembangan investasi, khususnya pariwisata, pun berjalan di tempat. Sampai saat ini lahan Pulau Rempang, Galang, Galang Baru, dan beberapa pulau kecil masih dalam status quo.

Artinya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum memberikan hak pengelolaan (HPL) kepada Otorita Batam untuk dikelola sebagai kawasan investasi. Rencana pengembangan kawasan menjadi tidak jelas.

Kepala BPN Joyo Winoto mengatakan, ada tiga syarat pengelolaan Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru. Ketiga syarat itu adalah kejelasan subyek hukum yang akan diberi HPL, kejelasan tata ruang di kawasan Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru, serta pelepasan status hutan (hutan buru) oleh Menteri Kehutanan (Kompas, 22 Juli).

Dengan perubahan Otorita Batam menjadi BP FTZ Batam, secara administrasi dibutuhkan waktu kejelasan subyek hukum dalam pemberian HPL kepada BP FTZ Batam. Dengan perubahan itu, BP FTZ Batam pun perlu membuat tata ruang yang baru, termasuk tata ruang di kawasan Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru.

Ketidakjelasan status Pulau Rempang dan Galang itu pun menjadi keluhan investor. Ketua Pelaksana Visit Batam 2010 Rahman Usman mengakui, pengelolaan kawasan wisata di Pulau Galang, termasuk di tempat pengungsi Vietnam, terhambat masalah lahan.

”Lahan di Pulau Galang masih status quo. Belum ada aturan main atau kejelasan aturan bagi investor,” kata Rahman. Padahal, sudah ada investor asing dan lokal yang ingin mengembangkan kawasan wisata di Pulau Galang.

Kondisi itu berbeda dengan kawasan Johor Bahru. Pengembangan kawasan investasi Johor Bahru—dengan rencana pengembangan sampai 2025—diperjelas dengan zonasi.

Misalnya, zona A diperuntukkan bagi pembangunan daerah pemerintahan, zona B untuk kawasan bisnis Nusajaya, zona C untuk kawasan industri dan komersial yang dilengkapi dengan pelabuhan Tanjung Pelepas.

Sementara itu, zona D untuk kawasan perdagangan dengan dua pelabuhan, yaitu Pasir Gudang dan Tanjung Langsat, serta zona E untuk kawasan perkantoran Senai dan tempat tinggal yang dilengkapi dengan bandar udara.

Dengan zonasi dan badan pengelola zona yang tunggal dan jelas, yaitu IRDA, peluang Johor Bahru untuk menarik investasi lebih besar daripada Batam. IRDA—dibentuk dengan undang-undang (Act 664) tahun 2007—memiliki kewenangan yang jelas dan penuh dalam pengelolaan kawasan.

Dari catatan IDR, dalam 1,5 tahun sejak dipromosikan tahun 2006, IRDA mampu menarik investasi 30 miliar RM. Sampai tahun 2010 target investasi 47 miliar RM diyakini dapat tercapai.

BP FTZ

BP FTZ Batam juga merupakan lembaga baru yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang diperbarui dengan UU No 44/2007.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, diatur pegawai Otorita Batam dan aset Otorita Batam dialihkan kepada BP FTZ Batam. Dalam PP itu disebut BP FTZ Batam dibentuk paling lambat 31 Desember 2008.

Pada September 2008, Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah membentuk BP FTZ Batam. Ketuanya Mustofa Widjaja yang juga menjabat ketua Otorita Batam. Dengan pembentukan BP FTZ Batam itu, secara otomatis Otorita Batam bubar demi hukum.

Akan tetapi, menurut Ismeth, pembubaran Otorita Batam bergantung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Pembubaran Otorita Batam bergantung kepada Presiden karena Otorita Batam dibentuk dengan keppres,” katanya.

Meskipun BP FTZ Batam telah berdiri, secara de facto masalah lama yang akan dihadapi tetap sama, yaitu bagaimana berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batam. Sulit membayangkan suatu kawasan yang dikembangkan untuk bersaing dalam menarik investasi dikelola oleh dua institusi, yaitu pemerintah Kota Batam dan BP FTZ Batam.

Tarik ulur kepentingan dalam implementasi kebijakan kembali akan muncul. Hal itu juga diakui Wakil Ketua Bidang Investasi dan Perdagangan Kadin Kepulauan Riau Abdullah Gosse.

Menurut dia, masih ada beberapa hambatan lokal dalam pengembangan investasi di Batam, misalnya ketentuan regulasi birokrasi serta masih ada tumpang tindih kewenangan dan otoritas di Batam. Selain itu, masalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, seperti listrik, air bersih, jalan, pun menjadi hambatan.

Oleh karena itu, pembentukan BP FTZ Batam baru merupakan langkah awal. Pembenahan dan koordinasi dengan Pemkot Batam harus terus-menerus dilakukan dan disinkronkan. Jika tidak, sulit mengharapkan Batam dapat mengejar ketertinggalan dengan kawasan FTZ lain, seperti Johor Bahru yang berada di depan mata. (Ferry Santoso)

 

 


Editor

Close Ads X