BANDUNG, SABTU - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli berkeyakinan bahwa massa mengambang sebesar 75 persen dari jumlah pemilih di Indonesia akan memilih dirinya sebagai presiden dalam Pemilu 2009. "Dalam massa mengambang itu terdapat sekitar 40-50 persen massa golongan putih (golput) dan selama ini tidak pernah diperhitungkan. Padahal jumlah massa ini cukup signifikan," ujarnya kepada wartawan usai bersilaturahmi dengan kader-kader Partai Bintang Reformasi (PBR) Jawa Barat di Hotel Royal Dago, Bandung, Sabtu (8/11).
Rizal mengatakan, akan membidik massa tersebut saat maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2009. Massa golput ini, menurut Rizal Ramli, sejak lama sudah sangat skeptis terhadap partai-partai yang selalu mengumbar janji bekerja atas kepentingan rakyat. Kenyataannya memang tidak ada realisasi. "Harus diakui, sangat berat untuk membuat percaya massa mengambang. Namun, saya memiliki hal berbeda untuk meyakinkan mereka. Yang jelas, turun langsung ke lapangan dan sudah mulai dilakukan," ungkapnya.
Rizal mengaku, saat ini sudah ada dua partai yang bulat menyokong dirinya, yakni PBR dan Partai Pengusaha dan Pekerja. Semua tinggal menunggu Musyawarah Nasional. Dua partai ini lahir setelah reformasi berjalan 10 tahun tanpa ada hasil signifikan. "Saya yakin dua partai itu memiliki visi dan misi yang sama sebagai magnet perubahan Indonesia ke depan. Insya Allah, dalam waktu dekat akan bergabung partai-partai lain, dan kami akan umumkan pada waktunya," katanya.
Menanggapi persyaratan 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara dalam pemilu legislatif 2009 nanti, Rizal mengaku, persyaratan itu memang cukup berat namun dia optimis, itu bisa tercapai. "PBR memiliki 14 kursi di DPR RI, dan 400 kursi di DPRD I dan II. Keberadaan partai lain yang ikut bergabung nantinya, bisa mencapai persyaratan tersebut," ucapnya.
Kepada kader-kader PBR Jabar, Rizal mengatakan, kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah saat ini tetap tidak akan membuat masyarakat Indonesia bisa naik kelas. Dengan Koalisi Kebangkitan, dia yakin bisa membuktikan bahwa ada kebijakan ekonomi yang tidak membuat masyarakat semakin miskin.
Dia mencontohkan kebijakan transmigrasi dari pemerintah zaman Belanda hingga Orde Baru. Masyarakat diberi lahan seluas 2 hektar, dan rata-rata baru satu generasi lahan pertanian bisa berhasil. "Saat berhasil, si empunya tanah memiliki 4 anak dan tanah akan dibagi menjadi 4 bagian. Kalau sudah seperti ini, kembali lagi miskin seperti di Pulau Jawa. Jika saya terpilih, masyarakat yang bertransmigrasi, akan diberi 10 hektar lahan dan 20 hektar untuk masyarakat lokal, ditambah living cost Rp 1 juta per bulan. Ini hitungan ekonomi yang ideal yang sudah diteliti," paparnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.