Beratnya Pimpin Kabupaten di Pedalaman

Kompas.com - 29/10/2008, 17:17 WIB
Editor

JAYAPURA, RABU - Penjabat Bupati Nduga, Hans D Maniagasi, mengakui tidak mudah memimpin wilayah pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua itu. Permasalahan infrastruktur dan sumberdaya manusia menjadi tantangan baginya untuk menata Nduga menjadi kabupaten yang siap memiliki bupati definitif.

Kepada wartawan, Rabu (29/10) di Jayapura Provinsi Papua, Hans menceritakan aktivitas yang dilakukannya sejak dilantik Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, 21 Juni 2008 di Wamena, menjadi caretaker Bupati Nduga.

Ia menuturkan, saat kunjungan kerja di Distrik Mapenduma dan Mbua dijumpai ketersediaan dan tingkat kehadiran tenaga pendidik dan kesehatan yang sangat minim. Bahkan di Kenyem, Ibukota Kabupaten Nduga, hanya terdapat dua dokter PTT dari Universitas Indonesia Jakarta dan Universitas Sam Ratulangi Manado.  

"Di Mapenduma tidak ada tenaga kesehatan dan hanya ada satu pegawai negeri sipil ditambah seorang tenaga yang selama empat tahun tidak digaji," ujarnya.

Lebih parah lagi, di Mbua tidak terdapat guru namun ada bangunan sekolah. Pasalnya, kepala sekolahnya telah diangkat menjadi kepala distrik dan tidak ada pengganti atau tambahan tenaga pengajar. Untungnya, dalam tiga tahun terakhir, terdapat seorang pengajar Sekolah Alkitab berbahasa daerah yang telah tiga tahun ini mengabdikan diri tanpa gaji.

Ia mengkhawatirkan, anak-anak asli Papua setempat yang tidak mengenyam pendidikan akan menjadi generasi yang hilang ditelan zaman. "Dalam 10-20 tahun mendatang, jika kondisi ini dibiarkan, akan terjadi lost generation," ujarnya.

Hans mengaku dalam daftar ketersediaan guru dan tenaga kesehatan di distrik-distrik itu hampir seluruhnya merupakan orang asli setempat. Hanya saja, mereka lebih sering tinggal di Wamena atau Jayapura.

Tingkat kehadiran tenaga kesehatan yang sangat minim menurutnya berdampak pada pelayanan kesehatan yang mengenaskan. Dalam berbagai foto yang ditunjukkannya, anak-anak setempat terlihat memiliki perut membesar namun badan kecil.  

"Entah mereka kena cacingan atau gizi buruk, saya belum tahu pasti," ujarnya. Ia menyebutkan, akibat pelayanan kesehatan yang memprihatinkan ini dirinya menerima laporan dari kepala dusun Geselma bahwa pada tahun 2007 ke 2008 terdapat 20 warga setempat yang meninggal karena berbagai penyakit.

Bahan bakar

Ditanya wartawan mengenai harga bahan bakar di Nduga, ia mengatakan, Tidak ada bensin . Pasalnya, di Nduga tidak ada jalan apalagi kendaraan roda dua atau empat.

Sarana transportasi hanya mengandalkan jalan kaki antar kampung yang membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Transportasi udara hanya dilayani pesawat Pilatus Porter berpenumpang tujuh orang milik organisasi misi nasrani di Wamena.

 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Nasional
Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Nasional
KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X